JAKARTA, VOICESULSEL — Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago melontarkan kritik keras terhadap penanganan bencana di Sumatera dan Aceh. Menurutnya, krisis yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh faktor alam, melainkan diperparah oleh ketidaksiapan dan buruknya komunikasi sejumlah pejabat pemerintah khususnya kabinet Prabowo Subianto.
“Ini bukan bencana alam semata, ini bencana pejabat,” tegas Pangi dalam sebuah podcast yang disiarkan, Jumat, 12 Desember 2025.
Ia menilai banyak pejabat gagal memberikan informasi objektif kepada Presiden, sehingga menyebabkan keterlambatan respons dan minimnya langkah cepat di lapangan.
Pejabat Tak Sampaikan Situasi Sebenarnya
Pangi mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Presiden Prabowo terjebak dalam lingkaran informasi yang tidak utuh. Menurutnya, para pembantu presiden lebih banyak menyampaikan kondisi yang “aman” atau “kondusif”, padahal di lapangan situasinya mencekam.
“Kalau dari awal Presiden melihat langsung lokasi-lokasi yang paling parah, mungkin tidak akan ada jenazah sampai dibiarkan berhari-hari,” ujarnya.
Ia menyebut beberapa menteri gagal menunjukkan empati dan justru terjebak dalam pencitraan. “Ada menteri yang salah bicara soal listrik, ada yang bagi-bagi bantuan dengan gaya pencitraan, bahkan ada yang mengurus izin tambang di tengah situasi darurat. Ini menyakitkan publik.”
‘Geng Solo’ dan Beban Politik untuk Prabowo
Pangi juga menyinggung keberadaan apa yang ia sebut sebagai “sisa geng Solo” dalam kabinet, yang menurutnya sering memicu masalah komunikasi publik.
“Ini menjadi beban bagi Presiden Prabowo. Lama-lama citra dan kepercayaan publik terhadap beliau bisa tergerus,” ujarnya.
Ia menilai masyarakat semakin membandingkan sikap empati para pejabat. “Lihat bagaimana Gubernur Aceh turun langsung tanpa pencitraan. Publik menilai itu. Sementara ada pejabat pusat yang justru sibuk tampil dengan atribut tertentu, bukannya bekerja.”
Masyarakat Menjerit, Bantuan Terlambat
Lebih jauh, Pangi menggambarkan jeritan warga di lokasi bencana yang berhari-hari mencari anggota keluarga tanpa bantuan alat berat atau logistik memadai.
“Ada yang mencari jenazah ibunya hanya dengan tangan kosong. Ada yang 3–5 hari tak makan, hanya berbekal tekad menunggu alat berat yang tak kunjung datang,” ujarnya.
Ia menilai negara “antara ada dan tiada” dalam fase kritis tersebut.
“Bayangkan, Indonesia sudah merdeka 80 tahun, tapi menjangkau lokasi terisolasi saja tidak mampu. Ini bukan sekadar kelalaian, ini krisis kehadiran negara,” kata Pangi.
Komunikasi Salah, Publik Kehilangan Kepercayaan
Pangi menyoroti banyaknya permintaan maaf dari pejabat karena salah ucap atau salah informasi. Menurutnya, ini menunjukkan lemahnya kualitas komunikasi pemerintah.
“Komunikasinya salah terus, minta maaf terus. Ini berbahaya. Kepercayaan publik itu fondasi negara. Hilang itu, habis semuanya,” ujarnya.
Ia menilai situasi ini berpotensi menggerus elektabilitas Presiden Prabowo jika tidak ditangani serius.
Warga Bertahan dalam Penderitaan
Pangi juga menyinggung kisah-kisah memilukan dari lapangan:
Warga berjalan kaki hampir seminggu mencari makanan.
Keluarga yang kehilangan semua anggota keluarganya dan harus mencari satu per satu jenazah.
Seorang anak mencari jempol ibunya demi identifikasi.
Warga kesusahan mencari jenazah sambil mengumandangkan azan sendiri tanpa bantuan alat.
“Ini penderitaan super premium. Negara tak boleh lambat, gagap, atau abai,” tegasnya.
Negara Diminta Evaluasi Besar-Besaran
Pangi menilai diperlukan evaluasi total terhadap pejabat dan kementerian yang gagal menangani informasi dan komunikasi bencana.
“Kita bisa memaafkan, tapi tidak bisa melupakan. Pejabat harus bertanggung jawab. Jangan sampai beban politik ini merusak kepercayaan publik kepada Presiden,” ujarnya.(*)