Menhan : Negara Tak Boleh Ada “Republik di dalam Republik”

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsuddin Meninjau Latihan Militer di Morowali bersama Panglima TNI dan Kejaksaan Agung Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsuddin Meninjau Latihan Militer di Morowali bersama Panglima TNI dan Kejaksaan Agung
Bagikan

Tindak Aktivitas Ilegal

MOROWALI, VOICESULSEL — Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsuddin menegaskan bahwa negara tidak akan mentolerir adanya aktivitas ilegal yang mengancam kedaulatan ekonomi, termasuk praktik pertambangan tanpa izin dan operasional bandara tanpa perangkat negara. Ia memastikan pemerintah terus bekerja menegakkan hukum tanpa pandang latar belakang pelaku.

Sjafrie menyampaikan, negara tidak boleh membiarkan adanya “republik di dalam Republik”, terutama terkait eksploitasi pasir timah yang dilakukan secara ilegal di berbagai daerah. Ia mengungkapkan, baru-baru ini ditemukan praktik pengambilan pasir timah di bawah permukaan yang dikamuflase sebagai pasir kuarsa.

Baca: Pakar Pertahanan Soroti Bandara IMIP Morowali Diduga Tertutup dari Otoritas Indonesia

Menindak temuan tersebut, Menteri ESDM disebut telah mengambil langkah cepat dengan menganulir seluruh izin pasir kuarsa yang diterbitkan pemerintah daerah di Indonesia setelah ditemukan kandungan pasir timah yang tidak memiliki izin eksplorasi.

“Kasus ini menunjukkan masih adanya kelompok yang memanfaatkan celah regulasi demi keuntungan pribadi. Karena itu, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, baik sawit maupun pertambangan, akan terus melakukan penertiban dan pengamanan, serta meneruskan kasus ke proses hukum jika ditemukan pelanggaran,” tegasnya.

Baca: Ada Warga Parepare Diantara Korban Tewas Bentrokan di PT GNI Morowali Utara

Ia menyoroti pula kondisi di Morowali, tempat sejumlah simulasi latihan intersep dilakukan oleh prajurit TNI terhadap operasional pesawat di bandara yang tidak memiliki perangkat negara. Keberadaan bandara tanpa otoritas resmi disebutnya sebagai “anomali” yang membahayakan kedaulatan ekonomi serta berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Sjafrie menegaskan bahwa anomali ini terjadi karena pemerintah belum mampu mengendalikan secara penuh regulasi yang dikeluarkan. Koordinasi dan komunikasi antarinstansi dinilai perlu diperkuat agar celah kelemahan tidak dimanfaatkan pihak tertentu.

Ia menambahkan bahwa negara hadir untuk memperbaiki semua ketentuan yang selama ini tidak berjalan efektif. Kehadiran para pejabat berwenang di bidang regulasi, penegakan hukum, dan penindakan menjadi bukti komitmen pemerintah menjaga kedaulatan negara, khususnya dalam sektor ekonomi.

Baca: Kampanye di Bandung, Prabowo Sentil Nelayan Parepare yang Tak Butuh Makan dan Susu Gratis

Sjafrie menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berhenti melakukan penertiban sesuai parameter yang berlaku. Latihan simulasi intersep yang dilakukan di Morowali menjadi pengingat bahwa celah kerawanan selalu mengintai, sehingga negara harus selalu siaga menjaga kekayaan alam nasional.