JAKARTA, VOICE SULSEL — Co-Founder Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Edna Caroline, mengungkap dugaan adanya bandara tertutup di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang tidak diawasi oleh otoritas resmi Indonesia. Menurutnya, kondisi ini mengancam kedaulatan karena berpotensi menghadirkan situasi “negara dalam negara”.
Hal tersebut disampaikan Edna saat tampil dalam podcast Forum Keadilan TV yang disiarkan pada Senin, 24 November 2025.
“Kawasan Industri Morowali seluas 4.000 hektare punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia di sana. Artinya, orang dan barang bisa keluar-masuk tanpa diawasi. Bahkan aparat keamanan saja dikabarkan tidak bisa masuk, tidak ada bea cukai dan imigrasi,” ujarnya.
Disebut Menteri Pertahanan Saat Tinjau Latihan Gabungan TNI
Edna mengatakan informasi tersebut sebelumnya juga disampaikan oleh Menteri Pertahanan, Safrie Samsoeddin, saat menghadiri latihan gabungan TNI di kawasan Morowali. Latihan tersebut digelar dalam konteks penegakan kedaulatan dan penertiban sektor pertambangan ilegal.
“Tidak boleh ada negara dalam negara. Pantas Pak Prabowo sejak kampanye sering menyinggung soal kebocoran, salah satunya kebocoran di sektor tambang ilegal,” kata Edna.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo memberikan instruksi agar TNI menggelar latihan di sekitar tambang-tambang ilegal, khususnya di Bangka Belitung dan Morowali.
Tema Latihan Terkait Perebutan Pangkalan Udara
Edna menilai latihan yang digelar Komando Pasukan Darat (KOPASDA) itu menarik karena mengusung tema perebutan pangkalan udara, sejalan dengan isu yang disampaikan Menhan mengenai potensi keberadaan “negara dalam negara”.
“Yang mengejutkan karena di sana ada bandara, dan tidak ada orang Indonesia. Bandara PT IMIP ini menurut informasi sudah beroperasi sejak 2019,” ungkapnya.
Dinilai Berbahaya untuk Keamanan Negara
Dari perspektif pertahanan, Edna menyebut keberadaan bandara yang tidak diawasi negara sangat berbahaya.
“Ini bisa menjadi jalur keluar masuk orang dan barang tanpa bisa dideteksi. Ada pemda, ada kementerian, ada polisi, tapi kenapa diam? Apakah ada tekanan dari IMIP atau dari Jakarta? Ini yang perlu kita ketahui,” tegasnya.
Ia juga membandingkan dengan bandara-bandara lain, seperti di Kediri, Jawa Timur, yang tetap terbuka bagi pengawasan otoritas negara meski berada di kawasan industri besar.
Berbeda dengan Bandara IMIP
Menurut Edna, bandara di kawasan IMIP yang sebelumnya beroperasi dijaman Presiden Joko Widodo justru diperlakukan berbeda karena tidak melibatkan otoritas nasional secara terbuka.
“Kita harus berdaulat. Ini harta kita untuk kesejahteraan bangsa. Dari aspek pertahanan, dari luar ke dalam mereka bisa membawa apa saja dan kita tidak tahu,” tutupnya.(*)