Pemerintah Kota Parepare menjadi tuan rumah forum diskusi aktual (FDA) kesiapan pilkada serentak oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri RI.
PAREPARE, VOICESULSEL — Badan Strategis Kebijkan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menggelar kegiatan forum diskusi aktual (FDA) di Kota Parepare.
Diskusi itu berlangsung di Auditorium BJ Habibie Parepare, Selasa 5 Maret 2024 dan dibuka langsung Kepala BSKDN Kemendagri, Dr. Yusharto Huntoyungo.
Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare Akbar Ali turut didaulat menjadi pembicara utama atau keynote speaker pada forum itu.
Dalam forum diskusi tersebut membahas dinamika kesiapan pilkada serentak yang berlangsung pada November 2024.
Forum diskusi tersebut diisi pembicara seperti Plh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Plh Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Horas Maurits Panjaitan dan Anggota KPU RI Idham Holik.
Selanjutnya hadir juga sebagai pembicara, Ketua Bawaslu Parepare Zainal Asnun dan Rektor UM Parepare Prof Jamaluddin Achmad dan Dekan FISIP UNHAS Prof. Sukri Tamma.
Kepala BSKDN Kemendagri RI Dr. Yusharto Huntoyungo mengatakan forum diskusi tersebut membahas kesiapan pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2024.
Menurutnya, pilkada serentak tentu akan menghadapi berbagai dinamika, tantangan dan kendala.
Yusharto membahas tiga tantangan yang kerap ditemui saat pelaksanaan pilkada serentak.
Di antaranya terkait biaya pelaksanaan pilkada serentak yang mengalami peningkatan.
Selain itu, faktor lain yang tidak kalah penting dalam tahapan pilkada yakni memastikan pemilih menggunakan hak pilihnya.
Kemudian terkait pelanggaran netralitas ASN.
Sementara itu, Pj Wali Kota Akbar Ali menyambut baik kegiatan BSKDN Kemendagri yang dipusatkan di Parepare.
Dia bersyukur kegiatan penting dari Kemendagri bisa dilaksanakan di Kota Parepare.
Akbar juga menyampaikan Parepare sukses melaksanakan tahapan pemilu.
Dia menyebut proses pemilu di Parepare berjalan dengan kondusif.
Terkait pilkada, Akbar membeberkan telah menganggarkan biaya pelaksanaan pilkada.
Pemkot telah mengalokasikan anggaran KPU sekitar Rp19 miliar, Bawaslu sekitar Rp5 miliar, dan TNI Polri sekitar Rp4,7 miliar. (*)