PAREPARE, VOICESULSEL – Anggota DPRD Kota Parepare, Rudi Najamuddin, mengungkapkan kondisi keuangan daerah yang kian terseok akibat kebijakan efisiensi anggaran. Hal itu ia sampaikan dalam reses yang digelar di Kafe Lagota, Sabtu (20/9/2025), di hadapan konstituennya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menegaskan, sebagai wakil rakyat dirinya berkewajiban melaporkan langsung kepada masyarakat situasi aktual di pemerintahan.
“Tidak apa-apa saya sampaikan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini terseok-seok akibat efisiensi anggaran. Ini akan berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat ke depan,” kata Rudi.
Efisiensi itu, menurutnya, membuat sejumlah pos anggaran dipangkas, mulai dari tunjangan DPRD, tunjangan pegawai, perjalanan dinas, ATK, makan minum, hingga biaya listrik dan wifi.
ASN Menumpuk, Anggaran Membengkak
Salah satu yang menjadi sorotan Rudi adalah beban belanja pegawai. Ia menyebut jumlah ASN Pemkot Parepare saat ini mencapai 4.543 orang untuk melayani sekitar 165 ribu penduduk. Belum termasuk ASN vertikal.
Padahal, berdasarkan ketentuan KEMENPAN-Reformasi Birokrasi, idealnya rasio ASN hanya 1,5 persen dari jumlah penduduk, atau sekitar 2.700 pegawai untuk Pemkot Parepare.
“Parepare ini kaya struktural tapi miskin fungsi. Banyak ASN yang diterima tapi tidak ada job/kerja. Mereka hanya tinggal duduk-duduk saja, di Warkop, padahal tetap digaji oleh negara. Inilah yang membuat belanja pegawai membengkak,” tegas Rudi.
Efisiensi, 6 OPD Digabung
Efisiensi anggaran juga berdampak pada struktur organisasi pemerintahan. Rudi menyebut, dari 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ke depan akan dipangkas menjadi 14 OPD. Enam OPD lainnya akan dilebur.
Rinciannya, Dinas Pemadam Kebakaran bergabung ke Satpol PP, Dinas Perhubungan digabung ke PUPR, BKKBN melebur ke Dinas Kesehatan, DPPPA digabung ke Dinas Sosial, Dinas Ketapang ke PKP, dan Disporapar dilebur ke Dinas Pendidikan.
“Sudah kita rancang dan insya Allah akan jadi. Jadi enam eselon II dan sekretaris akan nonjob, termasuk beberapa bidang,” jelasnya.
Solusi: Moratorium ASN
Untuk mengurangi beban belanja pegawai, Wakil Ketua Bapemperda DPRD Parepare itu menyampaikan solusi moratorium atau tidak mengangkat ASN baru selama lima tahun ke depan. Menurutnya, langkah ini penting agar keuangan daerah lebih sehat dan anggaran bisa dialihkan ke program-program pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat.
Utang Lama, Anggaran Tergerus
Rudi juga mengingatkan bahwa kondisi keuangan Parepare kian berat dengan adanya utang lama yang belum lunas di Bank Dunia, yakni pinjaman untuk pembangunan Pasar Lakessi sejak 2014 yang masih terus dibayar hingga 2027.
Parahnya lagi, kata Rudi, tahun depan diperkirakan akan ada pengurangan anggaran sekitar Rp200 miliar.