PAREPARE, VOICESULSEL – Anggota DPRD Kota Parepare, Rudi Najamuddin, menyampaikan kondisi keuangan daerah yang kian tertekan akibat membengkaknya belanja pegawai. Hal itu ia ungkapkan dalam reses, Sabtu (20/9/2025).
Politisi PPP ini menegaskan, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Parepare sudah jauh melampaui rasio ideal yang ditetapkan pemerintah pusat. Data menunjukkan terdapat 4.543 ASN Pemkot Parepare yang melayani sekitar 165 ribu penduduk. Padahal, menurut Kemenpan RB, rasio ideal hanya 1,5 persen atau sekitar 2.700 pegawai.
“Parepare ini kaya struktural tapi miskin fungsi. Banyak ASN diterima tapi tidak ada job. Mereka hanya duduk-duduk saja, padahal tetap digaji negara. Inilah yang mengakibatkan belanja pegawai membengkak,” tegas Rudi.
Efisiensi anggaran, kata dia, memaksa pemkot memangkas berbagai pos, mulai dari tunjangan DPRD, perjalanan dinas, hingga biaya operasional kantor. Bahkan enam OPD rencananya akan dilebur menjadi empat belas dinas besar, sehingga banyak pejabat eselon terancam nonjob.
Rudi juga menyinggung solusi moratorium ASN selama lima tahun ke depan agar keuangan daerah lebih sehat. Selain itu, ia mengingatkan Parepare masih menanggung utang lama di Bank Dunia untuk pembangunan Pasar Lakessi yang belum lunas sejak 2014.