PAREPARE, VOICESULSEL — Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Ruang Pola Kantor Wali Kota, Rabu, (11/2/2026).
Forum Konsultasi Publik ini merupakan rangkaian Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden dan Gubernur hasil Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, belum lama ini.
Kegiatan dibuka resmi Wali Kota Parepare Tasming Hamid, dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Parepare Hermanto, Ketua DPRD Parepare Kaharuddin Kadir, beserta jajaran pejabat Pemkot Parepare yang hadir lengkap.
Pejabat Pemkot yang hadir di antaranya Sekda Amarun Agung Hamka, Inspektur Iwan Asaad, para Staf Ahli dan Asisten termasuk Asisten II A Ardian Asyraq, Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun, Kepala Dinas Kominfo M Anwar Amir, Kepala Perangkat Daerah lainnya, beserta para Camat dan Lurah.
Turut hadir unsur perguruan tinggi di antaranya Institut Teknologi BJ Habibie (ITH), unsur organisasi dan kemasyarakatan di antaranya TP PKK Parepare, Dharma Wanita Parepare, PGRI Parepare, Ketua Forum Komunitas Hijau (FKH) Parepare H Bakhtiar Syarifuddin, para Ketua LPMK, serta stakeholder lainnya.
Wali Kota Tasming Hamid dalam arahannya kembali mengingatkan bahwa semangat Rancangan Awal (Ranwal) RKPD 2027 adalah memprioritaskan visi misi dan 18 program unggulan Pemkot Parepare.
“Kita gunakan pola maksimal. Yang tertuang dalam visi misi itu kita fokuskan. Dari 18 program unggulan hampir semua sudah tersentuh. Yang belum tersentuh masif itu adalah rencana pembangunan sirkuit, creative hub, dan sport center. Yang lainnya kita maksimalkan,” kata Tasming Hamid, menekankan.
Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun dalam laporannya mengemukakan, visi misi dan 18 program unggulan sejalan dengan 6 prioritas pembangunan Parepare pada 2027. Keenam prioritas pembangunan itu adalah peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan berakhlak. Kemudian pengembangan perekonomian daerah serta penciptaan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif. Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perluasan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan daerah. Menyusul peningkatan kualitas infrastruktur daerah. Setelah itu, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Dan terakhir, peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola
pemerintahan yang transparan dan akuntabel.