VOICESULSEL — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik selama bulan Ramadan 2026. Sejumlah laporan dari berbagai daerah menunjukkan adanya kritik terhadap kualitas menu, variasi makanan, hingga mekanisme distribusi paket makanan kepada siswa.
Program yang digagas pemerintah untuk meningkatkan gizi pelajar ini tetap berjalan selama Ramadan, namun dengan skema menu kering yang dapat dibawa pulang untuk berbuka puasa. Perubahan skema tersebut justru memicu berbagai keluhan dari orang tua siswa dan masyarakat.
Menu Dinilai Terlalu Sederhana
Dikutip dari berbagai sumber berita, disejumlah daerah, menu MBG yang dibagikan kepada siswa dilaporkan hanya berupa makanan ringan atau paket sederhana. Beberapa contoh menu yang diterima siswa antara lain roti, telur rebus, kurma, buah, hingga susu kemasan.
Di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, orang tua siswa memprotes menu MBG yang dinilai terlalu minim. Paket yang diterima siswa disebut hanya berisi satu telur rebus, roti, kacang, dan buah jeruk. Kritik muncul karena menu tersebut dianggap tidak sebanding dengan anggaran program.
Keluhan serupa juga terjadi di berbagai wilayah lain seperti Pinrang, Parepare, hingga wilayah diluar pulau Sulawesi. Orang tua siswa menilai menu yang diberikan kurang variatif dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak.
Viral di Media Sosial
Sorotan terhadap menu MBG juga menguat setelah sejumlah unggahan di media sosial memperlihatkan isi paket makanan yang diterima siswa. Beberapa warganet mempertanyakan kualitas makanan hingga kesesuaian harga per porsi dengan menu yang dibagikan.
Di Yogyakarta, bahkan muncul dugaan roti kedaluwarsa yang dibagikan dalam paket MBG. Unggahan tersebut memicu perdebatan luas dan membuat orang tua siswa mendesak adanya pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan program.
Selain itu, ada juga laporan mengenai menu yang dianggap monoton serta distribusi yang terlambat di beberapa daerah, sehingga memunculkan kritik terhadap manajemen program di tingkat lokal.
DPRD Minta Evaluasi
Polemik menu MBG selama Ramadan turut mendapat perhatian dari sejumlah anggota legislatif daerah. DPRD di beberapa wilayah meminta pemerintah daerah dan pengelola dapur MBG melakukan evaluasi menyeluruh terkait kualitas menu, transparansi anggaran, serta pengawasan pelaksanaan program.
Di Bojonegoro, DPRD bahkan menggelar rapat dengar pendapat dengan pengelola dapur MBG untuk membahas keluhan masyarakat terkait menu yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan gizi anak.
BGN Sebut Sebagian Informasi Hoaks
Menanggapi berbagai kritik tersebut, pihak Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa tidak semua informasi yang beredar di media sosial benar. Menurut BGN, sebagian unggahan mengenai menu MBG dinilai tidak disertai lokasi dan bukti yang jelas sehingga sulit diverifikasi.
BGN juga menegaskan bahwa jika ditemukan dapur atau penyedia makanan yang tidak memenuhi standar gizi atau kualitas, maka operasionalnya dapat dihentikan sementara. Anggaran satu porsi MBG disebut berada di kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000.
Harapan Perbaikan Program
Meski menu MBG selama Ramadan menuai kritik, banyak pihak tetap berharap program ini dapat berjalan lebih baik ke depan. Evaluasi terhadap kualitas menu, pengawasan distribusi, serta transparansi penggunaan anggaran dinilai penting agar tujuan utama program meningkatkan gizi anak-anak Indonesia dapat tercapai secara maksimal.(*)