Kerajaan Inggris dalam upaya mendukung pertanian Provinsi Papua dan Papua Barat dalam program green economy (ekonomi hijau) sebagai bagian dalam program pembangunan berkelanjutan di dua daerah tersebut.
Sejak beberapa tahun lalu UK Climate Changa Unit (UKCCU), sebuah lembaga perubahan iklim Inggris telah melakukan pendampingan di Papua dan Papua Barat. Melalui lembaga tersebut pemerintah Kerajaan Inggris menggelontorkan dana Rp400 miliar untuk Papua dan Papua Barat.
“Awalnya pendampingan dilakukan untuk penataan ruang dan perencanaan spasial, namun sejak tiga tahun terakhir difokuskan pada pengembangan ekonomi hijau,” ujar Kepala Balai penelitian dan Pengembangan Provinsi Papua Barat, Charlie Heatubun, Kamis (29/10/2020).
Dengan dana tersebut petani dan nelayan di Papua serta Papua Barat memperoleh pendampingan. Di Papua Barat ekonomi hijau difokuskan pada beberapa komoditas di antaranya rumput laut, kakao, kopi, buah pala dan kelapa.
Heatubun menjelaskan pengembangan rumput laut difokuskan di Teluk Wondama serta Raja Ampat, perkebunankakao di Manokwari Selatan, buah pala di Fakfak dan kopi di Pegunungan Arfak. Sedangkan kelapa dikembangkan di sejumlah kabupaten diantaranya Manokwari.
Dia berharap bantuan donor internasional tersebut bersinergi dengan program Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal serta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten.
Saat ini, lanjut dia, petani rumput laut di Teluk Wondama sudah menikmati hasil panen. Sekitar 100 ton rumput laut telah dikirim ke Surabaya, Jawa Timur dan uang ratusan juta rupiah hasil transaksi telah beredar di tujuh kampung penghasil di Teluk Wondama.
“Secara ekonomi manfaatnya jelas, masyarakat sudah menikmati hasil dari jerih payahnya. Kami berharap ini menjadi pemicu bagi masyarakat yang lain, bahwa memanfaatkan potensi alam tanpa merusak lingkungan itu juga bisa menghasilkan uang,” pungkasnya.(*)
