PAREPARE– Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) meminta DPRD untuk mempelototi Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Parepare Tahun 2022.
Ketua Indonesian Care (INCARE) Kota Parepare, Andi Ilham Abidin mengakui,
jika anggaran keuangan Pemerintah Kota Parepare terbebani utang yang banyak. “Besaran devisit anggaran di estimasi mencapai Rp 117 Miliar dan bisa saja lebih. Dan apa bila tetap dipaksakan penggunaan anggaran di tahun 2023 seperti di tahun sebelumnya, dengan menjalankan semua proyek, walaupun dalam kondisi keuangan yang sangat mengkhawatirkan,”katanya seperti dikutip dari media KS.
Maka, kata Andi M Ilham, dipastikan akan mengakibatkan jumlah devisit makin besar, sehingga membuat keuangan daerah morat marit. “Itu akan jadi beban berat untuk pemerintahan selanjutnya, sekaligus akan berat buat masyarakat karena sangat bergantung dengan besaran nilai APBD untuk perputaran ekonomi,”ungkapnya.
Patut masyarakat ketahui, bahwa inflasi Parepare tertinggi di Sulsel dengan capaian 6,66% dan sangat variatif efeknya ke masyarakat. Dan salah satu sebab inflasi adalah tarif PDAM, sesuai penjelasan dari Kanwil Kementerian Keuangan, Sulsel.
“Maka dibutuhkan penjelasan resmi baik dari pihak eksekutif maupun legislatif tentang berapa nilai real devisit mulai tahun 2021 hingga 2022. Tujuannya agar memberikan edukasi ke masyarakat. Sehingga program yang tidak efektif dapat diminimalisir dengan keterlibatan masyarakat dalam pengawasannya,” tegasnya.
Terkait pengawasan LKPJ, lanjutnya, itu memiliki dasar karena berbagai persoalan yang terjadi. ” Bagaimana perkembangan kasus RS Andi Makkasau yang kini ditangani jaksa, atau sudah masuk pada substansial atau masih terus meraba-raba. Karena itu menyangkut cash flow keuangan daerah,”ungkapnya.
Bukan hanya itu, dana sertifikasi guru, jasa medik puskesmas dan non kapitasi, jasa call center 112, dan tenaga harian DLH apa sudah terbayarkan. ” Kendala itu bisa berdampak dengan terjadinya devisit anggaran yang mencapai 6,66 %. Maka sekali lagi bagi perpanjangan tangan masyarakat di DPRD untuk serius menyikapinya. Dan jangan hanya setuju begitu saja dengan LKPJ tersebut,”tutup Ilham.(*)