PAREPARE, VOICE SULSEL — Belum rampungnya pembangunan jembatan kembar Parepare disinyalir akibat perencanaan yang tidak presisi. Mantan Kepala Dinas PUPR Kota Parepare, Samsuddin Taha menyebut, data kalendering jembatan terdapat ketidaksesuaian dengan perencanaan awal yang mengakibatkan pembangunan berjalan molor. Menurut Samsuddin, pada perencanaan awal kalendering tiang pancang kedalaman hanya mencapai 25 meter. Namun pada pelaksanaan dilapangan ternyata harus 32 meter.
“Ada kalendering yang tidak sesuai, seharusnya kedalaman tiang pancang itu 32 meter, tapi perencanaan awal hanya 25 meter. Inilah kemudian yang menyebabkan anggaran terserap kesana dan berakibat pada penambahan anggaran sebesar Rp 2,9 miliar untuk merampungkan cor badan jalan seluas 40×7 meter yang belum selesai,” ujarnya kepada wartawan, Senin 1 Mei 2023.
Samsuddin juga mengaku penambahan anggaran tersebut sudah melekat pada RKA dinas PUPR yang dibahas di DPRD. Ia pun menampik kalau anggaran tersebut tidak melalui pembahasan. “Mungkin beliau (Rudy Najamuddin) tidak melihat secara rinci ini, dan saya kira PPTK itu sudah lebih tahu,” ujarnya.
Dengan adanya tambahan anggaran tersebut kata Samsuddin sehingga proyek jembatan kembar akan kembali dilelang melalui ULP.
Sebelumnya Ketua Komisi I DPRD kota Parepare Rudy Najamuddin menyikapi buruknya pelaksanaan sejumlah proyek di Parepare.
Seperti misalnya Jembatan Kembar yang dibangun pemerintah kota Parepare melalui Dinas PUPR di ujung Jalan Suaka Alam Lestari Kecamatan Bacukiki. Rudy menyebut pembangunan jembatan yang menelan anggaran sekira Rp 28,6 miliar itu belum rampung, sementara waktu kontrak sudah berlalu per akhir Desember 2022. Proyek tersebut bahkan kena finalti berupa denda Rp 500 juta atas keterlambatan waktu penyelesaian yang dihitung 17 hari kalender.
Namun anehnya Proyek jembatan tersebut kembali mendapatkan suntikan dana sebesar Rp 2,9 miliar dari APBD Parepare yang tidak diketahui pihak DPRD.
“Termasuk saya dibohongi di Banggar bahwa ternyata ini ada tambahan anggaran saya tidak tahu,” kata Rudy menimpali.
“Bisa saja ada kongkalikong antara rekanan dengan konsultan perencanaan. Harusnya dari awal kalau memang ada kendala disampaikan terkait jumlah kebutuhan biaya, atau kah fee proyek terlalu tinggi,” tambahnya.
Rudy yang juga adalah anggota pansus LKPJ akan memanggil pihak rekanan maupun dinas PUPR untuk mengevaluasi menyeluruh tentang penggunaan anggaran proyek jembatan kembar tersebut.
“Ada 28,,6 miliar yang akan dimonitoring dan evaluasi kemudian kalau perlu kita lakukan audit independen tentang penggunaan anggaran karena ternyata ada tambahan anggaran 2,9 miliar harus diperjelas karena kami juga tidak tahu kalau ada tambahan,” terangnya.
Ia mengklaim tidak dilibatkan dalam rincian pembahasan anggaran tersebut. “Mungkin dibahas tapi secara gelondongan, jadi kami kecolongan disitu makanya kita mau antisipasi ini dan memanggil pihak rekanan ke dewan,” tandasnya.
Pembangunan jembatan kembar Parepare yang telah diresmikan oleh Gubernur Sulsel pada puncak HUT Kota Parepare ke 63. Jembatan dibangun atas bantuan keuangan provinsi sebesar Rp 30 berikut pembangunan akses jalan suaka alam lestari sebesar Rp 10 miliar.
Dalam pemantauan lapangan pada 28 April 2023, badan jalan jembatan seluas 40×7 meter belum selesai dibeton termasuk akses penghubung jalan suaka alam lestari sekira 300 meter belum diaspal.(ak)