PAREPARE, VOICESULSEL – Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada kalangan jurnalis menyusul polemik pernyataannya yang dinilai menyinggung dan mencederai perasaan insan pers di Kota Parepare.
Permohonan maaf tersebut disampaikan saat Tasming menerima sejumlah jurnalis yang sebelumnya menggelar aksi demonstrasi di Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Jumat siang (13/11/2026).
Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Parepare, Amarun Agung Hamka, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jenamar Aslan.
Di hadapan para jurnalis, Tasming mengakui adanya perkataan yang tidak tepat dalam rapat yang berlangsung pada 6 November 2026. Ia menyampaikan permohonan maaf apabila ucapannya tersebut telah melukai perasaan wartawan maupun kalangan media.
“Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ternyata ada perkataan saya yang tidak tepat sehingga membuat perasaan teman-teman terluka,” ungkap Tasming.
Ia menjelaskan, pernyataan yang kemudian memicu polemik tersebut disampaikan dalam rapat pemerintah daerah yang membahas berbagai persoalan dan kondisi Kota Parepare.
Menurutnya, forum tersebut merupakan ruang pembahasan internal pemerintahan dengan melibatkan para pemangku kebijakan. Dalam rapat itu berlangsung diskusi interaktif, termasuk penyampaian pertanyaan dan tanggapan dari peserta.
Tasming menegaskan, tidak pernah ada maksud untuk menyinggung individu maupun kelompok tertentu, terlebih kalangan jurnalis.
“Di dalam proses rapat itu banyak hal yang dibahas dan disampaikan. Tidak ada maksud untuk menyinggung perorangan atau individu. Kami berbicara terkait kondisi yang ada di Kota Parepare,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa ungkapannya telah menimbulkan ketersinggungan di kalangan insan pers. Karena itu, ia memilih menyampaikan permohonan maaf secara langsung agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut.
Tasming juga menegaskan dirinya tidak bermaksud melakukan intervensi, tekanan, ataupun mendikte independensi dan profesionalisme wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Bahkan, ia menyebut media yang menjalin kemitraan dengan pemerintah tetap memiliki kebebasan untuk menyampaikan kritik, sepanjang pemberitaan didasarkan pada fakta dan peristiwa yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami tidak antikritik. Media yang bermitra dengan pemerintah pun boleh mengkritik. Yang penting berdasarkan fakta. Bisa dengan rekaman, bisa juga dibuka,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Tasming turut menjelaskan pentingnya peran media sebagai salah satu mitra pemerintah dalam mengawal pembangunan daerah.
Ia mengaku selama ini kerap memantau berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial. Informasi tersebut bahkan sering diteruskan ke grup komunikasi internal ASN Pemerintah Kota Parepare untuk menjadi perhatian jajaran terkait.
Menurutnya, keberadaan media dan kritik masyarakat justru dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperbaiki pelayanan publik.
Ia juga menyinggung rencana penguatan kanal pengaduan masyarakat melalui aplikasi LAPOR Pak Wali sebagai wadah penyampaian aspirasi dan keluhan warga.
“Kalau kemudian pembangunan di Kota Parepare, tidak mungkin berjalan tanpa bantuan dan dukungan semua pihak,” ujarnya.
Mengakhiri penyampaiannya, Tasming kembali meminta maaf kepada seluruh insan pers. Ia berharap hubungan antara pemerintah daerah dan media tetap terjalin baik, dengan tetap menghormati fungsi kontrol pers terhadap jalannya pemerintahan.
“Saya sudah lama berteman dengan teman-teman media. Karakter dan sifat saya sama saja, yang membedakan hanya tanggung jawab. Sekali lagi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya,” tuturnya.
Pertemuan tersebut menjadi respons langsung Wali Kota Parepare atas aksi demonstrasi jurnalis yang sebelumnya menyuarakan keberatan terhadap pernyataannya sekaligus menuntut permintaan maaf secara terbuka.
Bagi kalangan pers, persoalan ini tidak sekadar menyangkut hubungan personal antara wartawan dan kepala daerah, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap kebebasan pers, independensi jurnalistik, serta fungsi kontrol media dalam kehidupan demokrasi.(*)