MAJENE — Penataan trotoar di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menuai keresahan dari warga yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Keluhan tersebut disampaikan seorang warga dalam video yang dikutip dari unggahan akun Facebook Defyul Meidam, Kamis (27/8/2026).
Dalam pernyataannya, warga tersebut melayangkan kritik dan mempertanyakan rencana penertiban atau pembongkaran lapak usaha yang selama ini menjadi tempatnya mencari nafkah di Jalan Sudirman Kota Majene.
Ia menilai lokasi usaha tersebut telah tertata dan tidak mengganggu aktivitas pejalan kaki. Menurutnya, masih banyak persoalan lain yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam membenahi kawasan perkotaan.
“Ini tidak mengganggu pejalan kaki, bagus sekali lihat di Parepare. Pandangan turun macam ini, yang mau sarasarai,” ujar ibu tersebut dalam video.
Ibu itu juga mengaitkan persoalan tersebut dengan komitmen pemkab dalam mengurangi angka pengangguran. Ia mempertanyakan bagaimana nasib masyarakat yang telah berusaha secara mandiri jika tempat mereka berjualan ditertibkan.
“Katanya pemerintah janji-janjinya mengurangi pengangguran. Banyak. Ini UKM, UMKM ini, kasihan. Di sini hidup, baru mau dikasih begini,” katanya.
Menurutnya, para pelaku UMKM telah berupaya menata tempat usahanya agar terlihat rapi. Karena itu, jika dilakukan pembongkaran, pemerintah dinilai perlu memberikan solusi lokasi usaha yang jelas.
“Kalau dibongkar, tapi saya mau di UKM mana? Saya mau usaha di mana?” ucapnya.
Ia juga menyinggung adanya imbauan agar pedagang berpindah ke kawasan pasar oleh-oleh. Namun, ia mempertanyakan efektivitas lokasi tersebut untuk menunjang aktivitas ekonomi pedagang.
“Kita pindah di pasar oleh-oleh. Kita mau di mana di pasar oleh-oleh? Memangnya orang mau ke sana mau beli?” ujarnya.
Warga tersebut berharap pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan usaha masyarakat kecil.
Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan perkotaan yang perlu dibenahi, termasuk persoalan kebersihan dan fasilitas umum seperti sampah dan lampu jalan.
“Banyak yang kamu benahi. Masa jadi begini,” katanya.
Keluhan tersebut menunjukkan adanya dilema dalam penataan ruang perkotaan: di satu sisi pemerintah perlu memastikan trotoar berfungsi bagi pejalan kaki dan kawasan kota tertata, sementara di sisi lain terdapat masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari ruang usaha tersebut.(*)