PAREPARE, VOICE SULSEL — Sejumlah warga dan pemerhati masyarakat mulai menanggapi beragam kabar mundurnya Ketua KONI Parepare, Zulham Arif dari jabatannya. Zulham dikabarkan mundur dari Ketua KONI melalui pernyataan lisan yang disampaikan dalam forum rapat pimpinan jajaran pengurus KONI Parepare beberapa hari lalu.
Menanggapi hal itu, Ketua Gerakan Masyarakat Pemerhati Ajattapareng, (Gempar) Makmur Raona mempertanyakan prihal mundurnya Zulham Arif sebagai Ketua KONI yang baru berjalan 5 bulan. “Kemarin dia ambisi menjabat ketua, sekarang dia mundur, ada apa ini. Jangan-jangan karena terendus dugaan pungutan di OPD,” kata Makmur menimpali.
Sementara H. Rahman Saleh (HRS) juga menuding kepengurusan KONI dibawah kepengurusan Zulham Arif tidak sesuai AD/ART organisasi. Dimana saat itu pengurus lama terkesan di kudeta, sebab belum berakhir masa kepengurusannya.
“Jadi naiknya ini Zulham tidak melalui proses yang benar, ada aturan yang dilabrak, dilakukan serba diam-diam dan diyakini menyalahi prinsip organisasi, kalau
bahasa kasarnya kudeta tak berdarah,” tegas Rahman.
“Dan ini menjadi tanggung jawab moral KONI wilayah. Saya selaku pemerhati olahraga mendesak diselamatkan ini KONI Parepare,” lanjut mantan legislator itu.
Rahman menilai banyak hal yang mendasar yang perlu dibuka ke publik untuk klarifikasi dan investigasi.
Termasuk terkait penggunaan anggaran dan hasil pemeriksaan BPK. “Kalau saya dana 5 tahun terakhir di KONI juga harus diaudit, karena ada indikasi hanya dinikmati oleh pengurus,” jelasnya.
Rahman bahkan menilai KONI menjadi sapi perah dan tunggangan politik pihak tertentu. “Jadi persoalan ini tidak sesederhana itu, bahwa akan rapat dan menunjuk unsur pimpinan baru, sebab banyak hal yang perlu diketahui karena dana di KONI cukup besar setiap tahunnya,” paparnya.
Ia juga melihat bentuk mekanisme pertanggungjawaban pengurus KONI lalu yang tidak jelas. “Banyak atlet yang menyampaikan bahwa insentif tidak sesuai dengan yang diterima, sehingga menjadi momen yang baik untuk menyelamatkan KONI,” tandas Rahman.
Selain hal tersebut, informasi dari sejumlah media juga memberitakan bahwa Zulham juga menuai masalah sekaitan dengan pertanggungjawaban anggaran biaya Porprov Sinjai Bulukumba. Dirinya sempat dikabarkan tegang dengan bendaharanya sendiri yang ingin mundur. Hal itu dibenarkan Ketua Komisi II DPRD Parepare Yusuf Lapanna. “Ada isu bendahara (Baswedan) Ingin mundur dan itu tidak dibantah oleh Fadly Agus Mante saat RDP dengan kami termasuk isu liar anggaran Rp 180 juta,” katanya.
Bahkan dana hibah KONI yang ada untuk 2023 minta ditangguhkan untuk tidak dicairkan hingga isu-isu liar yang berkembang dimasyarakat dapat di clear-kan oleh pengurus KONI. “Kami akan panggil kembali disporapar dan pengurus KONI untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Yusuf.(ak)