PAREPARE, VOICE SULSEL — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman telah meresmikan pembangunan Jembatan Kembar yang berlokasi di Jalan Suaka Alam Lestari, Kelurahan Bumi Harapan di Kecamatan Bacukiki Barat, Parepare, Senin (20/3/2023) lalu.
Peresmian itu ditandai penandatanganan prasasti oleh Gubernur Sulawesi Selatan dalam acara 63 Tahun Kota Parepare di Lapangan Tenis Rujab Walikota Parepare.
Jembatan Kembar Kota Parepare ini telah selesai dibangun Pemkot Parepare melalui Bantuan Keuangan Pemprov Sulsel TA 2022. Dimana, Gubernur Sulsel mengalokasikan Rp 30 Miliar bantuan keuangan Provinsi TA 2022 kepada Pemerintah Kota Parepare untuk pembangunan jembatan kembar jalan lingkar tengah.
“Alhamdulillah, kita meresmikan jembatan kembar yang dibangun melalui Bantuan Keuangan Pemprov TA 2022. Jembatan ini nantinya berfungsi untuk mengurai kemacetan di poros nasional Makassar – Parepare Jembatan Sumpang Minangae,” ungkap Gubernur Andi Sudirman.
Hadirnya jembatan ini juga mendukung jalan lingkar tengah (Swaka Alam Lestari) yang dibangun melalui bantuan keuangan Provinsi TA 2021 Kepada Pemkot Parepare lalu senilai Rp 10 Miliar.
“Kita mengapresiasi Pemkot Parepare atas komitmennya menyelesaikan pembangunan melalui bantuan keuangan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, kata dia, bahwa hadirnya akses jembatan ini juga untuk mengurangi load traffic dalam Kota Parepare.
“Kita harapkan hadirnya jalan dan jembatan ini dapat menjadi akses alternatif masyarakat, yang nantinya dapat memacu perekonomian masyarakat,” tuturnya.
Namun demikian, penegasan Gubernur Sulsel itu sampai saat ini belum sepenuhnya terealisasi. Dimana pembangunan jembatan belum rampung. Justru, jembatan alternatif tersebut, kembali mendapatkan suntikan dana dari APBD Parepare senilai Rp 2,9 Miliar untuk pekerjaan beberapa item.
“Ini Jembatan sudah diresmikan tapi orang disana masih bekerja. Apakah memang itu perencanaannya dua tahap atau hanya satu tahap. Ini harus jelas sampai sekarang itu belum selesai, baru sebahagian yang sudah di cor platnya dan berimplikasi pada jalannya denda,” kata Ketua INCARE Indonesia, Andi Ilham kepada wartawan.
Ilham menduga proyek jembatan tersebut terdapat beberapa indikasi kesalahan perencanaan. Seperti perencanaan desain dan petunjuk teknis (juknis). Padahal katanya, pembangunan jembatan itu dalam pemantauan Balai Besar Wilayah Air (BBWS) Pompengan Jeneberang.
Selain itu beberapa poin kata penggiat anti korupsi itu terindikasi tidak sesuai juknis pelaksanaan. “Masa jembatan dicor pake molen, seharusnya pake readymix,” paparnya.
Sementara Ketua LSM Laskar Indonesia Sofyan Muhammad menyuarakan alasan penambahan anggaran karena terjadi selisih data boring dan data sondir dengan kondisi di lapangan hingga mencapai 5-7 meter. kontraktor sebut Sofyan beralasan membutuhkan dana untuk penambahan anggaran karena selisih tersebut. “Dan DPRD sudah ketok palu untuk penambahan Rp 3 miliar. Tapi yang jadi pertanyaan, perencanaan ini kan di asistensi oleh PPK, kenapa tidak dari awal dibuktikan ini tim perencanaan menggunakan data sondir dan data boring apa. Kenapa tidak di klarifikasi oleh PPK, atau jangan langsung menerima saja data itu,” katanya.
Menurut Sofyan, kesalahan sesungguhnya ada di PPK karena tidak mengklarifikasi dari pihak ketiga (perencana) itu mengambil data sondir sebagaimana mestinya. “Karena disitu pernah ada proyek Tonrangen River Side sama dengan Jembatan Kembar ini. Bisa saja datanya ini (jembatan river side) na’pake ke sana (jembatan kembar), karena data sondir dan data boring itu tidak murah, nilainya sampai ratusan juta,” ujarnya.
Sementara DPRD Parepare akan melakukan kunjungan ke jembatan kembar untuk melihat progres pembangunan jembatan tersebut. Menurut Legislator PPP, Rudy Najamuddin, pihak dewan akan berkunjung (on the spot) ke beberapa titik lokasi proyek yang ada di kota Parepare untuk memastikan progres pembangunan proyek yang ada.(ak)