MAMUJU, VOICESULSEL – Skandal hilangnya kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) semakin memanas! Jumlah kendaraan yang sebelumnya dilaporkan hilang terus bertambah, dari 24 unit menjadi 38 unit dalam kurun waktu kurang dari dua tahun. Temuan ini diungkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 2023, namun hingga kini tak ada satu pun kendaraan yang dikembalikan!
Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, geram dengan kondisi ini. Ia menegaskan bahwa seluruh kendaraan dinas harus dikembalikan, tanpa terkecuali! Salim bahkan membandingkan dengan kedisiplinan di dunia militer yang telah ditempuhnya selama 34 tahun.
"Di TNI, tidak ada satu pun inventaris dinas yang dibawa pulang, meski hanya satu buah kursi! Apalagi kendaraan dinas yang ingin dibawa pulang!," tegasnya.
Pajak Tetap Dibayar, Tapi Kendaraan Raib!
Yang lebih mengejutkan, meski kendaraan-kendaraan tersebut telah “hilang”, pajak dan biaya pemeliharaannya tetap dibayar oleh Pemprov Sulbar. Artinya, uang rakyat terus mengalir untuk kendaraan yang tidak jelas keberadaannya!
A. Muh. Basyri Nur, Kepala Bidang Aset BPKAD Sulbar, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada satu pun kendaraan yang dikembalikan meski telah menjadi temuan BPK.
“Saya sudah melaporkan ke Wakil Gubernur, dan kami akan melakukan inventarisasi ulang. Jika perlu, kami akan menggelar apel kendaraan untuk memastikan keberadaan aset tersebut,” katanya.
Lebih lanjut, Basyri menegaskan bahwa jika kendaraan tak kunjung dikembalikan, Satpol PP akan turun tangan untuk menariknya secara paksa! Jika langkah ini masih tak membuahkan hasil, kasus ini akan diserahkan ke Inspektorat.
Siapa yang Bertanggung Jawab?
Sorotan kini tertuju pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sulbar yang diduga lalai dalam mengelola aset negara. BPKAD Sulbar memperingatkan bahwa pengelolaan aset telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), hingga Peraturan Daerah (Perda).
Namun, meski regulasi sudah jelas, mengapa hingga kini tak ada tindakan tegas?
Masyarakat menuntut transparansi dan penindakan serius atas kasus ini. Siapa yang bermain di balik hilangnya puluhan kendaraan dinas ini? Apakah ada oknum yang berupaya menutup-nutupi?