PAREPARE VOICE SULSEL — Sejumlah kegiatan proyek pembangunan di Kota Parepare belum terbayar. Hal ini terungkap saat aksi demo yang dilakukan LSM Fokus dan Kompak di DPRD Parepare, Kamis 13 Juli lalu. Peserta aksi H. Makmur Raona mempertanyakan hal itu kepada Ketua DPRD Parepare Kaharuddin Kadir. Menurut Makmur masih ada beberapa kegiatan proyek yang belum terbayar di kota Parepare. Sehingga ia meminta penjelasan dari para wakil rakyat tersebut.
Menjawab hal tersebut, Ketua DPRD Parepare Kaharuddin Kadir mengakui hal tersebut. “Apa yang disampaikan H. Makmur itu betul, kegiatan boleh dilaksanakan apabila terdapat dalam APBD dan tersedia cukup anggaran,” kata Kaharuddin.
Namun yang terjadi di Kota Parepare, menurut Kahar dana bagi hasil daerah dari provinsi belum terbayar dan masuk ke kas daerah Parepare. “Ini sudah masuk 2023 dana bagi hasil belum terbayar untuk tahun 2022, sementara ini yang dirancang dalam APBD untuk dibuatkan kegiatan, sehingga inilah yang menyebabkan beberapa kegiatan belum terbayar,” kata legislator Golkar tersebut.
Termasuk kata Kahar dana transfer dari pusat juga banyak yang dipotong, sementara penganggaran dalam APBD hanya dalam bentuk perkiraan-perkiraan.
Sehingga kata legislator senior itu, kegiatan pemerintah daerah untuk tahun 2023 yang bernilai besar dan tidak bermanfaat secara langsung terpaksa harus dicoret. Sementara itu legislator partai Gerindra Kamaluddin Kadir juga membenarkan sejumlah proyek yang belum terbayar meski sudah dilaksanakan. “Iya cuma saya tidak tahu item proyek yang dimaksud,” katanya saat ditemui pada kegiatan konsultasi publik ranperda di Hotel Grand Kartika Parepare, Selasa 18 Agustus.
Ia mengaku telah melakukan pressure kepada pihak badan keuangan daerah untuk menagih hal itu kepada provinsi Sulsel. “Kami sudah sampaikan hal itu ke badan keuangan daerah, supaya diingatkan ke Pemprov,” jelasnya.
Kamaluddin juga mengingatkan kepada pemerintah kota Parepare untuk tidak lagi melakukan kontrak kegiatan apabila dana proyek belum tersedia. “Jadi kita ingatkan ke BKD jangan laksanakan kegiatan kalau tidak ada SP2D atau SPM nya,” katanya.(ak)