JAKARTA, VOICESULSEL — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas seluruh aktivitas tambang ilegal, termasuk di kawasan Morowali dan Bangka Belitung. Ia menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Satgas dan Kementerian ESDM sangat jelas: tegakkan aturan tanpa pandang bulu dan jangan biarkan negara kalah oleh pihak-pihak yang melanggar hukum.
Bahlil menyatakan pihaknya masih menunggu laporan lengkap dari tim di lapangan. Namun ia memastikan bahwa siapa pun yang terbukti menambang di luar wilayah izin, melakukan penambangan ilegal, atau beroperasi tanpa prosedur yang sah akan diproses secara hukum. “Saya harus mengatakan bahwa siapapun yang melanggar… tetap akan diproses secara hukum,” tegasnya.
Sebelumnya, Bahlil memberikan dukungan penuh kepada langkah Menteri Pertahanan yang melakukan penertiban dan pengamanan tambang-tambang ilegal sebagai bagian dari upaya memproteksi ancaman terhadap kedaulatan negara. Menurutnya, potensi ancaman sabotase selalu ada, sehingga seluruh institusi negara—baik TNI maupun Polri—harus berkolaborasi menjaga objek vital dan kawasan tambang. “Aparat keamanan itu penting untuk menjaga kepentingan negara,” ujarnya.
Bahlil menjelaskan bahwa ia tidak ikut mendampingi Menteri Pertahanan ke Morowali karena harus menghadiri rapat bersama Presiden. Namun sehari sebelumnya, ia turut serta mendampingi tim yang dipimpin Menhan Sjafrie Sjamsuddin dalam penertiban kawasan hutan (PKH) di Bangka Belitung.
Terkait kewenangan di kawasan bandara dalam area industri IMIP Morowali, Bahlil menegaskan bahwa pengelolaan teknis di bandara merupakan urusan kementerian teknis, sementara Kementerian ESDM hanya menangani soal pertambangan dan rekomendasi terkait pengelolaan hilir.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil usai mendampingi Presiden Prabowo dalam rapat terkait implementasi energi baru terbarukan, khususnya program satu desa satu megawatt berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Rabu malam, 26 November 2025. Ia menyebut konsep besar tersebut hampir rampung dan kini dalam pembahasan skema pembiayaan.
Dengan penegasan ini, pemerintah menutup celah bagi pihak-pihak yang mencoba bermain di tambang ilegal dan mempertegas langkah sinergi antarinstansi untuk mengamankan aset negara.