MAKASSAR — Penduduk Indonesia rupanya mayoritas mengenyam pendidikan hanya sampai Sekolah Dasar (SD). yang tamat di Perguruan tinggi hanya 6,41 persen.
Merujuk data Dirjen Dukcapil pada 2022, jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,36 juta jiwa. 6,41 persen diantaranya bisa mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Rinciannya, D1 dan D2 0,41 persen, D3 sejumlah 1,28 persen, S1 sejumlah 4,39 persen, S2 sejumlah 0,31 persen, dan hanya 0,02 persen penduduk mengenyam pendidikan S3.
Tingkat pendidikan sangat memengaruhi pilihan dalam pemilu. Makin tinggi tingkatan pendidikan maka semakin rasional dalam menentukan pilihan. Sebaliknya, makin rendah tingkatan pendidikan, rawan terjebak dalam politik transaksional.
Hal ini dipandang mesti menjadi perhatian, sebab setelah Pemilu Februari lalu, November mendatang akan ada pesta demokrasi lagi. Yakni pemilihan kepala daerah (pilkada). Jangan sampai politik uang makin menjadi tradisi. Berkaca pada Pemilu 2024, money politic masif jelang pencoblosan.
Pakar politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) Prof Firdaus Muhammad, mengemukakan tingginya angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 tidak selaras kualitas demokrasi. Penyebabnya, pendidikan politik masih rendah.
Pemilih emotional choice lebih dominan dibanding rational choice. Hal itu ditandai masifnya money politics. Masyarakat tidak merasa bersalah sebagai penikmat politik uang. Namun masyarakat tidak bisa disalahkan, sebab ini akibat dari rendahnya pendidikan politik.
“Lebih mengkhawatirkan lagi, ini ditengarai adanya pembiaran terhadap warga yang masih tuna politik agar bisa dimanfaatkan melanggengkan kekuasaan,” kata Prof Firdaus, Minggu, 17 Maret
Akademisi berlatarbelakang Nadhlatul Ulama (NU) ini menegaskan, lebih mengkhawatirkan lagi saat ini adalah kelompok terpelajar pun ikut dibungkam.
Maka dari itu, selama masyarakat belum cerdas dalam berpolitik maka kualitas demokrasi juga akan makin rendah. Tentu produk demokrasi tidak banyak yang bisa diharapkan dari para elite yang berkuasa.
“Solusinya, pendidikan politik dan kaderisasi partai harus maju dan berkualitas,” ucapnya.
Sementara pakar politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Aswar Hasan, menjelaskan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat suatu bangsa memang dapat memengaruhi tingkat rasionalitas pemilih dalam pemilu. Akan tetapi, tidak selalu secara langsung.
Menurutnya, pendidikan dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk menganalisis informasi, memahami isu-isu kompleks, dan membuat keputusan yang lebih rasional. Faktor lain seperti budaya politik, media massa, dan konteks sosial juga turut berperan dalam membentuk tingkat rasionalitas pemilih.
Oleh karena itu, realitas tingkat pendidikan yang rata-rata masih rendah, menjadi tanggung jawab moral etik elite di negara ini. Yakni untuk tidak mengeksploitasi rendahnya tingkat pendidikan tersebut untuk kepentingan politik melalui cara yang tidak terpuji.
Jadi terpulang kepada the ruling classnya untuk tidak mengeksploitasi tingkat pendidikan yang rendah tersebut. Lebih berbahaya adalah kelas yang memegang peran tersebut yang akhirnya tidak rasional karena syahwat politik.
“Di tengah rakyat yang masih menjunjung kejujuran, meski pun tingkat pendidikannya rendah, yang merusak mereka dalam proses pemilu adalah justru elite berpendidikan tinggi,” kritiknya
Sebelumnya, Ketua Partai Demokrat Makassar Adi Rasyid Ali (ARA) mendorong KPU dan Bawaslu sebagai garda terdepan untuk menghidupkan demokrasi, walau politik uang masih terjadi.
“Kalau serangan fajar, apa ini, serangan ini, itu. Itu pasti ada,” katanya.
Bahkan ada kasus kata dia, ada bawaslu dikejar masyarakat karena mau melarang bagi-bagi uang. Jadi menurutnya, ini sudah menjadi tradisi (politik uang), jadi harus ada pendidikan politik ke bawah. Bagaimana merubah pikiran masyarakat.
“Tipe pemilih ada tiga. Pemilih otak, pemilih hati, dan pemilih perut. Yang paling banyak siapa, pemilih perut,” imbuhnya dilansir dari fajar.co.id.
Kondisi ini pula yang menghancurkan kualitas demokrasi. Setiap tahun mengalami penurunan. Berdasarkan data Freedom House, indeks demokrasi Indonesia pada 2023 hanya 53 poin. Angka itu mengalami penurunan dari indeks demokrasi Indonesia pada 2019 sebesar 62 poin. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran.