MAKASSAR, VOICESULSEL – Ketua Umum Perserikatan Jurnalis Siber Indonesia (Perjosi), Andi Salim Djati Mamma, menyampaikan keprihatinannya terhadap fenomena maraknya media online “titipan” yang menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah. Ia menilai praktik tersebut berpotensi merugikan keuangan negara dan merusak integritas dunia pers.
Salim mengingatkan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, agar tidak sembarangan menjalin kerjasama dengan media tanpa seleksi ketat. “Jangan main-main dengan anggaran negara hanya untuk memfasilitasi media-media titipan yang tidak memenuhi standar jurnalistik,” tegasnya.
Salim menilai keberadaan media semacam ini justru melemahkan fungsi kontrol sosial pers sebagai pilar keempat demokrasi. “Pers seharusnya bekerja berdasarkan etika, kaidah jurnalistik, dan menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan, bukan menjadi alat kekuasaan,” katanya.
Mantan Direktur Harian Ujung Pandang Ekspres itu juga menyayangkan jika Dinas Kominfo di beberapa daerah diduga mengakomodir media-media yang hanya menjadi kepanjangan tangan pejabat tertentu. Ia pun mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa dugaan tersebut demi menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
“Saya mendengar ada media yang dibuat oleh pejabat, termasuk anggota DPRD, kemudian dikerjasamakan dengan pemerintah daerah demi keuntungan pribadi. Ini tidak bisa dibenarkan,” ujarnya.
Salim meminta Dinas Kominfo di seluruh daerah untuk lebih selektif dalam melakukan kerjasama media. Ia menyarankan agar verifikasi dilakukan melalui kepemilikan kartu anggota organisasi profesi seperti PWI atau AJI serta kartu uji kompetensi wartawan yang diakui Dewan Pers.
“Kalau mau bekerja sebagai jurnalis, ya jalani secara profesional. Daftar di organisasi resmi, ikuti uji kompetensi. Jangan karena punya jabatan, lalu semena-mena menekan Dinas Kominfo untuk mendapatkan kontrak media,” tegasnya.
Dengan tegas, ia mengajak seluruh insan pers untuk menjaga marwah profesi jurnalis dan tidak mencederai kepercayaan publik.
Isu media titipan yang banyak memuat berita rilis ini sebelumnya juga sempat disinggung oleh tokoh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Parepare, Ibrahim Manisi.(*)