PAREPARE — Ironi terjadi di pasar. Di tengah klaim pemerintah soal cadangan beras nasional yang mencetak rekor tertinggi 4 juta ton, harga beras di pasaran justru terus melonjak. Pantauan di Pasar Lakessi, harga beras tembus Rp 14.500 per kilogram, naik signifikan dibanding beberapa bulan sebelumnya di kisaran Rp 12.000-Rp 13.500 per kilogram.
Kenaikan tak hanya terjadi pada beras. Komoditas lain seperti bawang merah, cabai, hingga tomat ikut merangkak naik. Kondisi ini memicu keluhan masyarakat yang mempertanyakan efektivitas kebijakan stabilisasi harga pangan.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan cadangan beras nasional lebih dari 4 juta ton, angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Namun fakta di lapangan berbeda. Beras tetap mahal di pasar.
Beras Murah Bulog Tak Diminati
Di sisi lain, beras Bulog jenis SPHP dengan harga lebih murah, yakni Rp 60.000 per 5 kilogram, ternyata kurang diminati. Alasan utamanya soal rasa dan kualitas. Beberapa warga mengaku beras SPHP terasa lebih keras setelah dimasak, berbeda dari beras pasar yang lebih pulen.
Namun klaim ini dibantah Wakil Pimpinan Cabang Bulog Kota Parepare, Fajrin. Menurutnya, kualitas beras SPHP setara dengan beras di pasar.
“Beras SPHP kualitasnya sama, bisa dibuktikan,” tegas Fajrin saat ditemui wartawan.
Distribusi Bergantung Pusat
Fajrin menjelaskan Bulog hanya sebagai operator penyalur yang menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas). Selama ini distribusi beras SPHP ke masyarakat dilakukan lewat Gerakan Pangan Murah melalui Dinas Ketahanan Pangan Parepare.
Beras SPHP sempat dihentikan distribusinya sejak Maret lalu dan baru kembali disalurkan pada 8 Juli 2025.
Setiap penyaluran, Bulog Parepare mendistribusikan sekitar 2 ton per titik dengan total alokasi 400 ton per tahun untuk wilayah Parepare.
Keterlambatan Distribusi Disebut Jadi Pemicu
Soal apakah keterlambatan distribusi beras SPHP turut mendorong naiknya harga beras di pasar, Bulog enggan memberikan jawaban tegas. “Kami hanya mengikuti juknis dari Bapanas,” ucap Fajrin.
Kini, masyarakat hanya bisa berharap langkah konkret pemerintah untuk mengendalikan harga pangan, bukan sekadar angka surplus di atas kertas.