PAREPARE, VOICE SULSEL — Pemerintah Kota Parepare mengalokasikan anggaran belanja pada bidang pendidikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) TA 2023 sebesar Rp 191,4 miliar. Anggaran tersebut diperuntukan bagi program pengelolaan pendidikan Rp 32 miliar, meliputi pengelolaan pendidikan dasar Rp 18 miliar, pengelolaan pendidikan sekolah menengah Rp 11,2 miliar, pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) Rp 2,1 miliar, dan pengelolaan pendidikan nonformal atau kesetaraan Rp 600 juta.
Untuk program pendidikan dan tenaga kependidikan dianggarkan Rp 20 juta melalui pemerataan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal atai kesetaraan. Selanjutnya, pada program penunjang urusan pemerintahan daerah dianggarkan Rp 159,3 miliar meliputi perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Rp 15,2 juta, administrasi keuangan perangkat daerah Rp 156,2 miliar.
Administrasi kepegawaian perangkat daerah Rp 50 juta, adminstrasi umum perangkat daerah Rp 1 milar lebih, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Rp 257 juta, penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah Rp 1 miliar lebih, dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Rp 683 juta.
Pada urusan pemerintahan bidang kebudayaan dianggarkan Rp 770 juta, dimana diperuntukan bagi program pengembangan kebudayaan Rp 128 juta dan program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya Rp 544 juta. Disdikbud dalam belanja APBD TA 2023, juga
mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,8 miliar untuk rehabilitasi sedang atau berat sarana prasarana dan utilitas sekolah.
Ketua Komisi II DPRD Parepare Yusuf Lapanna mengatakan anggaran dinas pendidikan di APBD mandatoringnya 20 persen. Kata dia, anggaran yang begitu besar harus diikuti dengan fasilitas dan kualitas pendidikan yang lebih baik
“Dengan begitu, infrastuktur dan fasilitas di setiap jenjang pendidikan harus lebih baik,” katanya.
Komisi II kata Yusuf akan melakukan evaluasi terhadap SKPD, termasuk dinas pendidikan. Meskipun kata dia belum mencermati kemana anggaran tersebut dan bagaimana resapannya.
Beberapa sekolah kata Yusuf Lapanna masih perlu perhatian khusus diwilayah Bacukiki. Fasilitas sekolah diwilayah tersebut dinilai masih rusak dan tidak kaya
“Beberapa waktu lalu komisi II juga melakukan sidak terhadap fasilitas sekolah terutama ruangan dan plafon sekolah sudah mulai rusak.
“Makanya setiap sekolah harus memiliki fasilitas lebih bagus dan ramah terhadap anak-anak,” jelasnya.(ak)