JAKARTA, VOICESULSEL – Nama Mahfud MD mencuat sebagai figur alternatif untuk mengisi posisi Wakil Presiden RI yang menjadi perhatian publik setelah muncul polemik pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Usulan tersebut datang dari budayawan sekaligus penulis senior, Dr. Mohamad Sobary. Dalam perbincangan di program Madilog yang dipandu jurnalis senior Margi Syarif di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Jumat (20/11/2026), Sobary menyampaikan pandangannya mengenai dinamika politik di sekitar Presiden Prabowo Subianto dan bursa calon pendampingnya.
Sobary menilai, Presiden Prabowo belum tentu menjatuhkan pilihan kepada Sufmi Dasco Ahmad, yang belakangan ramai diperbincangkan sebagai salah satu figur potensial pengganti Gibran.
“Saya mendapat informasi di bawah tanah belum terlalu terbuka itu presiden belum tentu condong kepada Bung Dasco,” ungkap Sobary dalam perbincangan tersebut.
Di tengah berkembangnya berbagai spekulasi politik, Sobary justru menyebut nama Mahfud MD sebagai alternatif yang patut dipertimbangkan untuk mendampingi Prabowo.
Menurutnya, Mahfud memiliki dua modal penting, yakni penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya bidang hukum, serta pengalaman panjang dalam birokrasi dan pemerintahan.
Mahfud Didorong Fokus Berantas Korupsi
Bukan sekadar mengusulkan nama, Sobary juga menyampaikan gagasan mengenai tugas yang semestinya diberikan apabila Mahfud dipercaya menjadi wakil presiden.
Ia mengusulkan agar Mahfud diberi mandat khusus untuk memperkuat penegakan hukum dan memberantas korupsi di Indonesia.
“Ini seorang yang sangat fokus bisa gue kasih tugas bikin negara ini anti korupsi, bikin negara ini bersih dari korupsi dan dia harus mati-matian, dia harus rela risiko,” tegasnya.
Bagi Sobary, agenda pemberantasan korupsi membutuhkan keseriusan dan keberanian menghadapi berbagai risiko. Karena itu, ia memandang Mahfud sebagai figur yang dapat diberi tanggung jawab khusus dalam agenda tersebut.
Sobary juga menepis anggapan bahwa kehadiran Mahfud sebagai wakil presiden berpotensi menjadi ancaman politik bagi Prabowo pada kontestasi Pilpres 2029. Ia menilai Mahfud memahami etika kekuasaan.
Mengenal Mohamad Sobary
Mohamad Sobary bukan nama baru dalam dunia intelektual dan kebudayaan Indonesia. Ia dikenal sebagai budayawan, penulis, kolumnis, serta peneliti yang banyak mengangkat persoalan sosial, agama, kebudayaan, dan kehidupan masyarakat.
Pria kelahiran Bantul, Yogyakarta, 7 Agustus 1952, ini menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI). Ia kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana di Monash University, Australia.
Dalam perjalanan kariernya, Sobary pernah menjadi peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pemimpin Umum Kantor Berita Nasional Antara, serta Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Partnership for Governance Reform).
Ia juga dikenal produktif menulis esai dan kolom di sejumlah media nasional, termasuk Kompas dan Tempo.
Sejumlah karya bukunya antara lain Kang Sejo Melihat Tuhan, Moralitas Kaum Pinggiran, dan Jejak Guru Bangsa: Mewarisi Kearifan Gus Dur.
Latar belakang panjangnya di dunia penelitian, jurnalistik, dan kebudayaan menjadikan Sobary dikenal sebagai salah satu intelektual publik yang kerap menyampaikan pandangan kritis terhadap persoalan bangsa.
Peta Politik Masih Terbuka
Selain membicarakan alternatif pengganti wakil presiden, Sobary juga menyoroti dinamika politik pascapolemik pengunduran diri Gibran.
Ia mengingatkan bahwa situasi politik setelah peristiwa tersebut tidak bisa disamakan dengan suasana politik pada 2024. Menurutnya, hubungan antarkekuatan politik berpotensi mengalami perubahan.
Di tengah munculnya berbagai nama, mulai dari Dasco hingga Mahfud MD, keputusan mengenai figur yang akan mendampingi Prabowo tetap menjadi persoalan politik dan ketatanegaraan yang harus mengikuti mekanisme konstitusi.
Hingga kini, usulan Mahfud MD yang disampaikan Sobary merupakan pandangan pribadi narasumber, bukan keputusan resmi Presiden maupun pencalonan yang telah ditetapkan.
Perbincangan tersebut setidaknya membuka ruang diskusi publik mengenai figur, kapasitas, dan agenda pemerintahan yang diharapkan masyarakat dari seorang wakil presiden.(*)