Beranda » Tokoh Pers Senior Pimpin Aksi Damai di Kantor Walikota Parepare

Tokoh Pers Senior Pimpin Aksi Damai di Kantor Walikota Parepare

Ibrahim Manisi (bertongkat) menyampaikan aspirasi damai di depan kantor Walikota Parepare
Bagikan

PAREPARE, VOICESULSEL – Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Serikat Wartawan Ajatappareng menyampaikan pernyataan sikap dan tuntutan terkait polemik dugaan pernyataan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, yang menyebut istilah “halal darah jurnalis” yang viral diruang publik.

Aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung damai di halaman Kantor Wali Kota Parepare, Kamis (19/11/2026), dipimpin Ibrahim Manisi, Tokoh Pers senior sekaligus mantan Ketua PWI Kota Parepare. Ia turun bersama rekan sejawat Abdul Razak Arsyad dan wartawan dari Barru, Abdul Malik.

Kedatangan rombongan diterima Kepala Bappeda Kota Parepare, Andi Ardian, didampingi Kepala Dinas Perpustakaan Iskandar Nusu, sejumlah ASN Pemkot Parepare, dan dijaga personel Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam kesempatan itu, Ibrahim Manisi atau akrab disapa Ima membacakan surat pernyataan sikap dan tuntutan. Ia menyampaikan bahwa kalangan jurnalis merasa keberatan dan prihatin atas dugaan penggunaan istilah tersebut karena dinilai berpotensi menimbulkan persepsi yang mengancam keselamatan serta kebebasan insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Menurut Ibrahim, persoalan ini perlu mendapat penjelasan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi kesalahpahaman berkepanjangan antara pemerintah daerah dan kalangan wartawan.

Ia juga menyampaikan bahwa permintaan maaf yang sebelumnya telah disampaikan Wali Kota belum sepenuhnya menjawab keresahan sejumlah jurnalis. Karena itu, pihaknya berharap ada penjelasan lebih lanjut mengenai maksud dan konteks pernyataan tersebut.

Dalam surat pernyataan sikapnya, Serikat Wartawan Ajatappareng menyampaikan tujuh poin tuntutan. Di antaranya mengecam dugaan pernyataan tersebut, meminta Wali Kota mencabutnya secara terbuka, memberikan penjelasan mengenai maksud dan dasar pernyataan, serta meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan pandangan terkait persoalan itu.

Mereka juga meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan sesuai ketentuan yang berlaku, serta menegaskan bahwa permintaan maaf sebelumnya belum sepenuhnya meredakan keberatan yang disampaikan.

Polemik ini bermula dari dugaan pernyataan Tasming Hamid dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan III di Auditorium Habibie Ainun, Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Jumat (6/11/2026).

Seekor Kambing Jadi Simbol Pesan Damai

Ada hal menarik dalam aksi tersebut. Di penghujung penyampaian aspirasi, Abdul Razak Arsyad menyerahkan seekor kambing sebagai simbol sekaligus pesan moral kepada Wali Kota Parepare.

Penyerahan kambing itu dimaksudkan sebagai bentuk sindiran sekaligus penegasan bahwa yang boleh dihalalkan adalah darah hewan untuk kepentingan konsumsi, bukan darah manusia, termasuk para jurnalis yang menjalankan tugas profesinya.

“Dengan berakhirnya penyampaian pernyataan sikap kami, dengan ini kami serahkan satu ekor kambing untuk dihalalkan oleh Wali Kota Parepare Tasming Hamid. Jangan halalkan darah kami,” ujarnya.

Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi kalangan pers yang berharap polemik ini dapat diselesaikan melalui penjelasan terbuka, komunikasi, dan penghormatan terhadap profesi masing-masing.

Di tengah dinamika hubungan pemerintah dan pers, ruang dialog diharapkan tetap terbuka. Sebab, pemerintah dan jurnalis pada dasarnya memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendorong pembangunan daerah serta menjaga kepentingan masyarakat.(*)