Headlines
Beranda » Jelang Eksekusi Lahan di Parepare, Kuasa Hukum Elena Malaka Ajukan Penundaan, Soroti Selisih Luas 41 Persen

Jelang Eksekusi Lahan di Parepare, Kuasa Hukum Elena Malaka Ajukan Penundaan, Soroti Selisih Luas 41 Persen

Bagikan

PAREPARE – Rencana eksekusi objek perkara perdata oleh Pengadilan Negeri (PN) Parepare yang dijadwalkan Selasa, 17 November 2026, mendapat penolakan dari pihak pemohon. Melalui kuasa hukumnya, Elena Emma Emilia Malaka resmi mengajukan permohonan penundaan eksekusi dengan alasan adanya dugaan cacat prosedur hingga ketidaksesuaian luas dan batas objek tanah.

Permohonan tersebut disampaikan melalui surat bernomor perkara eksekusi 5/Pdt.Eks/2025/PN Pre yang ditujukan kepada Ketua PN Parepare, tertanggal 16 November 2026.

Surat itu diajukan Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MD & Associates yang diwakili Maulud Muhammad, S.H., M.H., dan Mursalim, S.H., M.H., selaku kuasa hukum Elena Emma Emilia Malaka, warga asal Makassar dan Parepare.

Dalam surat keberatan tersebut, tim kuasa hukum menguraikan sejumlah alasan yang dinilai perlu menjadi pertimbangan pengadilan sebelum pelaksanaan eksekusi dilakukan.

Tidak Pernah Terima Pemberitahuan Eksekusi

Salah satu poin yang dipersoalkan adalah dugaan ketidaksesuaian prosedur pemberitahuan kepada pihak pemohon.

Kuasa hukum menyebut kliennya tidak pernah menerima pemberitahuan resmi mengenai jadwal pelaksanaan eksekusi. Pemberitahuan yang diterima, menurut mereka, hanya berkaitan dengan rencana pengukuran objek eksekusi melalui surat bernomor 1180/PAN.PN.W22-U2/HK.2.1/IX/2026.

Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar keberatan yang diajukan kepada pengadilan agar seluruh tahapan administratif dan prosedural pelaksanaan eksekusi diperiksa kembali.

Selisih Luas Tanah Capai 41,07 Persen

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah dugaan ketidaksesuaian luas dan batas-batas objek tanah yang akan dieksekusi.

Berdasarkan hasil verifikasi dan pengukuran pembanding yang dilakukan pihak pelawan, bidang tanah yang secara faktual dapat diidentifikasi disebut hanya memiliki luas sekitar 2.711 meter persegi.

Sementara itu, luas objek yang tercantum dalam amar putusan mencapai sekitar 4.600 meter persegi.

Dengan demikian, terdapat selisih sekitar 1.889 meter persegi atau setara 41,07 persen dari luas yang tercantum dalam amar putusan.

Selain perbedaan luas yang cukup signifikan, tim kuasa hukum juga mengklaim menemukan ketidaksesuaian batas-batas objek tanah.

Mereka menilai persoalan tersebut perlu diverifikasi secara cermat agar pelaksanaan eksekusi tidak melampaui objek sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Partij Verzet Masih Bergulir

Di sisi lain, pihak Elena Emma Emilia Malaka saat ini juga tengah menempuh upaya hukum melalui gugatan perlawanan pihak (Partij Verzet) di PN Parepare.

Gugatan tersebut telah terdaftar dengan Nomor Perkara 36/Pdt.Bth/2026/PN Pre pada 24 September 2026.

Kuasa hukum menilai keberadaan perkara perlawanan tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan sebelum eksekusi dilaksanakan. Mereka mengkhawatirkan pelaksanaan eksekusi di tengah proses pemeriksaan gugatan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil yang sulit dipulihkan.

Atas dasar itu, tim kuasa hukum meminta Ketua PN Parepare mempertimbangkan penundaan pelaksanaan eksekusi hingga persoalan yang mereka ajukan memperoleh kejelasan hukum.

Sebagai bagian dari penguatan permohonan, pihak pemohon turut melampirkan sejumlah dokumen pendukung, di antaranya fotokopi identitas pemohon, surat kuasa khusus yang telah didaftarkan, serta relaas pemberitahuan pelaksanaan pengukuran objek eksekusi.

Permohonan tersebut kini menjadi bagian dari keberatan pihak pemohon terhadap rencana pelaksanaan eksekusi yang dijadwalkan 17 November 2026. Keputusan mengenai permohonan penundaan dan kelanjutan proses eksekusi berada pada kewenangan Pengadilan Negeri Parepare.