PINRANG, VOICESULSEL – Pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, kembali menjadi sorotan. Kali ini, dugaan penyalahgunaan barcode pembelian BBM subsidi mencuat di SPBU 7491219 Sawitto Rubae.
Seorang warga Alitta, Kabupaten Pinrang, bernama Kadir mengaku kerap tidak mendapatkan jatah BBM subsidi saat mengantre di SPBU tersebut. Ironisnya, ketika tiba gilirannya mengisi, petugas justru menyampaikan bahwa kuota berdasarkan barcode kendaraannya telah habis atau sudah digunakan.
“Saya kesal karena setiap saya datang antre mengisi BBM, pada saat tiba giliran, eh ternyata katanya sudah terpakai (habis),” ungkap Kadir kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Persoalan ini menjadi serius karena Kadir mengaku tidak pernah melakukan pengisian sebagaimana tercatat dalam sistem. Padahal, barcode tersebut merupakan identitas pembelian BBM subsidi untuk mobil Mitsubishi Triton miliknya.
Pengawas Akui Ada Pengisian, Pemilik Kendaraan Membantah
Saat dikonfirmasi, pengawas SPBU 7491219, Borahima alias Bram, mengaku telah mendeteksi transaksi pengisian BBM menggunakan barcode yang terdaftar untuk kendaraan Mitsubishi Triton milik Kadir.
Menurut Bram, kendaraan dengan nomor polisi yang dimaksud telah melakukan pengisian sekitar pukul 10.00 WITA pada hari yang sama, dengan jumlah sekitar 33 liter. Bahkan, berdasarkan catatan yang disampaikannya, kuota kendaraan tersebut masih tersisa 26 liter.
“Hari ini mobil dengan plat dimaksud sudah mengisi tadi pagi sekitar pukul 10.00 WITA sekitar 33 liter, masih tersisa 26 liter,” jelas Bram.
Namun, keterangan tersebut justru memunculkan persoalan baru. Pemilik barcode mengaku tidak melakukan pengisian, sementara sistem SPBU mencatat adanya transaksi atas identitas kendaraan miliknya.
Bram juga berjanji akan menelusuri siapa pemakai barcode tersebut dalam beberapa hari terakhir dan siap memberikan sanksi kepada operator SPBU yang lalai dan mengganti kompensasi kerugian pemilik kendaraan.
Kondisi ini menimbulkan dugaan bahwa barcode pembelian BBM subsidi telah disalahgunakan atau digandakan oleh pihak lain untuk memperoleh BBM bersubsidi.
Bram mengakui kemungkinan praktik tersebut dilakukan oleh pelangsir BBM. Ia menduga pelaku menggunakan barcode yang sama dengan mengganti atau menyesuaikan pelat nomor kendaraan agar menyerupai kendaraan yang terdaftar.
“Itulah, mungkin karena ulah pelangsir, barcode itu digandakan lalu masuk membeli dengan plat mobil yang sama dengan mobil aslinya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus membuka pertanyaan mengenai efektivitas sistem verifikasi di SPBU. Jika barcode dan nomor polisi kendaraan dapat digunakan oleh pihak lain tanpa diketahui operator, sejauh mana pengawasan dilakukan sebelum BBM subsidi disalurkan?
Apalagi, Kadir mengaku barcode kendaraannya dibuat oleh orang lain, bukan dirinya sendiri. Kondisi ini juga perlu ditelusuri untuk memastikan bagaimana proses pendaftaran, penguasaan, hingga penggunaan barcode tersebut.
Disparitas Harga dan Dugaan Permainan Pelangsir
Dugaan penyalahgunaan barcode tidak bisa dipandang sebagai persoalan administratif semata. Praktik tersebut berpotensi membuka celah penyelewengan BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat dan konsumen yang memenuhi ketentuan.
Disparitas harga antara BBM subsidi dan BBM industri diduga menjadi salah satu faktor yang mendorong praktik pelangsiran. Selisih harga tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan dengan cara membeli BBM subsidi, kemudian menyalurkannya kembali melalui jalur yang tidak semestinya.
Dalam situasi seperti ini, konsumen yang berhak justru menjadi pihak yang dirugikan. Mereka harus mengantre, tetapi tidak memperoleh BBM karena kuota pada barcode kendaraannya telah tercatat digunakan pihak lain.
Persoalannya, pengelola SPBU tidak cukup hanya mengandalkan data transaksi dalam sistem. Verifikasi kesesuaian kendaraan, pelat nomor, barcode, dan identitas pembeli menjadi bagian penting dari pengawasan distribusi.
Jika dugaan penggandaan barcode benar terjadi, mekanisme pengawasan di SPBU patut dievaluasi.
LSM Soroti Pola Antrean Truk di SPBU Pinrang
Sorotan terhadap dugaan pelangsiran BBM subsidi juga disampaikan pegiat LSM, Syarifah. Ia menilai indikasi praktik pelangsiran di sejumlah SPBU Kabupaten Pinrang perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum dan instansi terkait.
Syarifah mengungkapkan, sekitar dua pekan sebelumnya, ketika beredar informasi bahwa tim dari Polda Sulawesi Selatan akan turun melakukan pemantauan langsung ke lapangan, kondisi sejumlah SPBU justru terlihat lengang.
Namun, setelah situasi dianggap kembali aman, antrean kendaraan, khususnya truk, kembali terlihat di sejumlah SPBU.
“Ada apa ini? Saat tim dari Polda dikabarkan turun, SPBU langsung lengang. Tapi setelah dirasa aman, antrean kembali terjadi. Padahal seharusnya kan tidak seperti itu,” bebernya.
Ia mencontohkan kondisi di SPBU Menro, Kabupaten Pinrang, pada Rabu malam (7/11/2026). Saat itu, antrean sejumlah truk terlihat berdesakan untuk mendapatkan BBM.
Menurutnya, pola tersebut perlu ditelusuri agar pengawasan distribusi BBM subsidi tidak hanya berlangsung ketika ada informasi kedatangan tim pemeriksa.
Pertamina dan Aparat Diminta Turun Tangan
Kasus yang dikeluhkan Kadir menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi pengawasan penyaluran BBM subsidi di SPBU 7491219 Sawitto Rubae maupun SPBU lainnya di Kabupaten Pinrang.
Pertamina Patra Niaga sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan distribusi BBM perlu menelusuri riwayat transaksi barcode milik Kadir, termasuk waktu pengisian, volume BBM, nomor polisi kendaraan, serta bukti verifikasi yang dilakukan operator.
Aparat penegak hukum juga perlu mendalami dugaan penggandaan barcode dan kemungkinan keterlibatan jaringan pelangsir apabila ditemukan bukti pelanggaran.
Sebab, persoalan ini bukan sekadar soal antrean panjang atau kuota BBM yang habis. Ada hak konsumen yang harus dilindungi dan ada subsidi negara yang harus dipastikan tepat sasaran.
Publik tentu menunggu penjelasan: bagaimana mungkin sebuah kendaraan tercatat melakukan pengisian BBM, sementara pemiliknya mengaku tidak pernah datang mengisi?
Jika sistem pengawasan tidak mampu memastikan bahwa barcode benar-benar digunakan oleh kendaraan dan pemilik yang berhak, maka celah penyalahgunaan akan terus terbuka.
Jangan sampai subsidi negara habis dinikmati pihak yang tidak berhak, sementara masyarakat yang seharusnya dilayani justru pulang tanpa mendapatkan BBM.(*)