PAREPARE – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Parepare menggelar Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari proses penilaian dan pembahasan terhadap usulan pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), khususnya terkait program integrasi dan pemberian remisi.
Sidang TPP dibuka langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Parepare, Marten, Bc.IP., S.H., M.H., didampingi Kasi Binadik, Kasi Giatja, Kasi MinKamtib, Kepala KPLP, serta perwakilan Pos Bapas Parepare. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan dan perwakilan Bapas Makassar yang mengikuti jalannya sidang melalui Zoom Meeting.
Dalam sidang tersebut, terdapat 16 orang WBP yang diusulkan untuk memperoleh hak integrasi, dengan rincian 14 orang untuk Pembebasan Bersyarat (PB) dan 2 orang untuk Cuti Bersyarat (CB). Selain itu, dibahas pula 8 orang WBP dalam usulan remisi susulan/perbaikan, yang seluruhnya merupakan penerima remisi berdasarkan ketentuan PP Nomor 99.
Pelaksanaan Sidang TPP menjadi tahapan penting untuk membahas dan menilai kelayakan setiap usulan berdasarkan persyaratan administratif dan substantif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan data, perkembangan pembinaan, serta pemenuhan persyaratan masing-masing WBP agar proses pengusulan hak dapat berjalan secara objektif dan akuntabel.
Kalapas Parepare, Marten, menyampaikan bahwa Sidang TPP merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap usulan hak WBP diproses secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan. Ia menegaskan bahwa pemberian hak integrasi harus menjadi motivasi bagi WBP untuk terus memperbaiki perilaku, mengikuti program pembinaan dengan baik, serta mempersiapkan diri agar dapat kembali ke tengah masyarakat dengan lebih baik.
Dukungan terhadap proses reintegrasi sosial juga disampaikan oleh salah satu penjamin WBP yang menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Sidang TPP. Pihak keluarga menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan, pendampingan, serta pengawasan kepada WBP apabila nantinya memperoleh hak integrasi dan kembali ke lingkungan masyarakat. Dukungan keluarga diharapkan dapat membantu WBP menjalani kehidupan yang lebih baik serta tidak kembali melakukan pelanggaran hukum.
Melalui pelaksanaan Sidang TPP ini, Lapas Kelas IIA Parepare berkomitmen memastikan setiap proses pengusulan hak WBP dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur. Sinergi antara petugas pemasyarakatan, Bapas, pihak terkait, serta keluarga diharapkan dapat mendukung keberhasilan pembinaan dan mempersiapkan WBP untuk kembali berperan positif di tengah masyarakat.