JAKARTA — Sistem pendataan kesejahteraan sosial kembali menjadi sorotan setelah seorang tukang becak motor di kawasan Malioboro, Yogyakarta, bernama Timbul, sempat tercatat mengalami perubahan status dari Desil 1 menjadi Desil 9.
Perubahan tersebut menjadi perhatian publik karena kondisi kehidupan Timbul disebut tidak berubah. Ia tetap bekerja sebagai tukang becak, namun dalam sistem pendataan justru tercatat berada pada kelompok kesejahteraan yang jauh lebih tinggi.
Fenomena itu mendapat sorotan dari politikus PDIP Mohamad Guntur Romli melalui akun media sosialnya.
“Gara-gara desil, tukang becak loncat jadi konglomerat.” tutur Guntur Romli dalam komentarnya.
Ia menyoroti perubahan status Timbul yang menurutnya bukan terjadi karena peningkatan penghasilan maupun perubahan kondisi ekonominya, melainkan akibat perubahan data dalam sistem.
“Patimbul tukang becak motor di Malioboro, Jogja tiba-tiba naik kelas. Dari desil 1 ke desil 9, setara anggota DPR. Bukan karena penghasilannya membaik, tapi karena angka di server BPS berubah. Bansosnya pun raib.” ujarnya.
Guntur Romli kemudian mempertanyakan apakah kasus tersebut hanya merupakan kesalahan administrasi atau mencerminkan persoalan yang lebih luas dalam pemutakhiran data masyarakat miskin.
“Ini bukan kisah tunggal, di seluruh Indonesia warga miskin mendadak dicap mampu oleh sistem yang mereka sendiri tak pernah pahami cara kerjanya.”
Menurutnya, pemerintah memang menyebut perubahan tersebut sebagai bagian dari proses pemutakhiran data. Namun, ia meminta publik mencermati pola perubahan status masyarakat dalam sistem kesejahteraan.
“Mengapa kesalahan itu seragam arahnya? Selalu menaikkan desil tapi tidak menurunkannya. Seolah-olah yang miskin menjadi mampu.” ujarnya.
Komentar tersebut muncul di tengah penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data pemerintah dalam penyaluran berbagai program sosial.
Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa desil merupakan peringkat relatif kesejahteraan keluarga berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Karena sifatnya relatif, posisi desil seseorang dapat berubah setelah data diperbarui atau dilakukan pemutakhiran. BPS juga menyatakan data Timbul telah ditindaklanjuti dan posisinya yang sempat berada di Desil 9 kemudian diperbarui menjadi Desil 3.
Namun, kasus tersebut tetap menyisakan pertanyaan mengenai warga lain yang mungkin mengalami perubahan data serupa tetapi tidak mengetahui bahwa status kesejahteraannya telah berubah.
Guntur Romli bahkan mempertanyakan kemungkinan adanya persoalan anggaran di balik perubahan data tersebut.
“Ada dugaan yang mulai berembus, jangan-jangan pengatatan dan rekayasa desil ini bukan kekeliruan administratif melainkan strategi terselubung alias modus memangkas anggaran bansos dan subsidi karena kas negara sedang diarahkan ke proyek-proyek unggulan seperti sekolah rakyat yang menyedot puluhan triliun rupiah, makan bergizi gratis, KDMP dan proyek-proyek lainnya.”
Meski demikian, dugaan tersebut masih merupakan pertanyaan dan tudingan yang disampaikan Guntur Romli, bukan fakta yang telah terbukti. Belum ada bukti yang menunjukkan bahwa perubahan desil dilakukan sebagai strategi pemerintah untuk memangkas anggaran bansos atau mengalihkan anggaran ke proyek tertentu.
Karena itu, transparansi pemerintah menjadi penting.
Guntur Romli meminta data dan mekanisme pemutakhiran dibuka sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana seseorang bisa mengalami perubahan status kesejahteraan secara drastis.
“Jika dugaan ini benar, maka rakyat kecil sedang dikorbankan dua kali. Pertama, dicabut haknya atas bantuan. Kedua, nama mereka dipakai sebagai justifikasi proyek yang katanya untuk mereka juga, tapi lebih banyak pemborosan dan ujung-ujungnya dikorupsi.”
Ia menilai negara tidak boleh menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan untuk mengurangi hak masyarakat miskin tanpa penjelasan yang terbuka.
“Negara tidak boleh berhitung untung rugi seperti pedagang saat menyangkut hak hidup rakyatnya.”
Di akhir komentarnya, Guntur mendesak pemerintah melakukan audit dan memberikan penjelasan kepada masyarakat.
“Buka data, audit BPJS dan jawab dugaan ini secara terbuka. Rakyat berhak tahu ke mana sebenarnya uang mereka mengalir.”
Kasus Timbul pada akhirnya bukan hanya soal seorang tukang becak yang salah masuk desil.
Kasus tersebut menjadi ujian bagi sistem pendataan sosial pemerintah: seberapa akurat data yang menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan, dan seberapa mudah rakyat memperbaiki data ketika sistem tidak sesuai dengan kenyataan?
Sebab di lapangan, seseorang bisa tetap menjadi tukang becak.
Tetapi di dalam sistem, ia bisa tiba-tiba menjadi “konglomerat”.