PAREPARE — Pemerintah Kota Parepare menghadapi tekanan fiskal yang membuat ruang belanja pembangunan semakin terbatas. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah melakukan efisiensi sekaligus mencari sumber-sumber pendapatan baru untuk menjaga pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan.
Kepala Bappeda Kota Parepare, Zulkarnaen, mengatakan tekanan fiskal menjadi salah satu tantangan utama pemerintah daerah saat ini. Namun, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi pelayanan dasar kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Zulkarnaen saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (10/8/2026).
Menurut Zulkarnaen, arah pembangunan Parepare telah dituangkan dalam RPJMD Kota Parepare yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025.
RPJMD tersebut menerjemahkan visi dan misi Wali Kota Tasming Hamid dan Wakil Wali Kota Hermanto Pasennangi, termasuk 18 program unggulan kepala daerah.
Program daerah tersebut juga diselaraskan dengan agenda nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi, hingga program satu juta rumah.
IPM Parepare Masuk Tiga Besar Sulsel
Di tengah tekanan fiskal, sejumlah indikator pembangunan manusia di Parepare justru menunjukkan perkembangan positif.
Zulkarnaen menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Parepare pada 2025 mencapai 81,50. Angka tersebut menempatkan Parepare dalam tiga besar Sulawesi Selatan dengan kategori sangat tinggi.
Angka harapan hidup juga mencapai 74,90 tahun dan menempatkan Parepare dalam lima besar Sulsel.
Pada sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah meningkat dari sekitar sembilan tahun menjadi 10,89 tahun. Sementara harapan lama sekolah mencapai 14,62 tahun.
Menurut Zulkarnaen, capaian tersebut menunjukkan pembangunan manusia di Parepare masih berada pada tren positif meskipun pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal.
Kemiskinan dan Pengangguran Menurun
Perkembangan positif juga terlihat pada indikator kemiskinan dan pengangguran.
Tingkat kemiskinan Parepare yang berada di sekitar 5,27 persen pada 2024 turun menjadi sekitar 4,44 persen. Dengan angka tersebut, Parepare berada di jajaran daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Sulawesi Selatan.
Sementara tingkat pengangguran terbuka turun dari sekitar 5,23 persen menjadi 4,98 persen.
Zulkarnaen menilai penurunan tersebut tidak terlepas dari bergeraknya berbagai sektor ekonomi, termasuk UMKM, perdagangan dan jasa.
Ia juga menyebut gini ratio Parepare pada 2024 dan 2025 mengalami penurunan meski tidak besar. Menurutnya, indikator tersebut tetap perlu menjadi perhatian karena pemerataan pembangunan menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.
Kinerja sejumlah indikator tersebut turut disebut menjadi salah satu faktor Parepare memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp1 miliar.
Belanja Modal Terpangkas Lebih Rp100 Miliar
Persoalan utama yang kini dihadapi pemerintah daerah adalah semakin sempitnya ruang fiskal.
Zulkarnaen mengungkapkan, belanja modal Parepare pada 2026 dipangkas lebih dari Rp100 miliar dan tersisa sekitar Rp60 miliar.
Pemangkasan tersebut dinilai berpengaruh terhadap perputaran uang di masyarakat karena belanja modal pemerintah merupakan salah satu instrumen yang ikut menggerakkan aktivitas ekonomi.
Karena itu, pemerintah bersama DPRD Parepare memilih memprioritaskan belanja yang dianggap paling langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Infrastruktur dasar, terutama jalan dan drainase, menjadi salah satu prioritas.
“Jalan dan drainase dulu yang diperbaiki,” ujar Zulkarnaen.
Pemerintah juga berupaya mempertahankan pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan agar tidak terganggu.
Sebaliknya, belanja operasional yang dianggap tidak terlalu prioritas ditekan. Perjalanan dinas, kegiatan pertemuan, konsumsi rapat, penggunaan listrik dan air menjadi bagian dari efisiensi.
Pertemuan yang sebelumnya banyak dilakukan di hotel kini lebih sering dilaksanakan di kantor atau secara daring.
“Yang dipotong itu yang terkena langsung oleh ASN. Tapi gaji tidak kita ganggu,” katanya.
PAD Digenjot, Aset Daerah Mulai Dibidik
Menghadapi keterbatasan transfer dari pemerintah pusat, Bappeda mendorong Parepare memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Strateginya mencakup penguatan UMKM, perdagangan, jasa, pariwisata, investasi, digitalisasi keuangan daerah hingga optimalisasi aset milik pemerintah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
Zulkarnaen mengatakan sejumlah aset daerah yang masih belum produktif dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan sumber pendapatan baru.
“Yang jelas Parepare bisa berkembang kalau kita memberikan dukungan yang betul-betul untuk investasi,” ujarnya.
Menurutnya, kemudahan investasi tetap harus diberikan dengan prinsip kepastian regulasi dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
Pemerintah juga tengah mendorong pembentukan BUMD baru yang bergerak di bidang usaha serba guna.
BUMD tersebut diharapkan dapat menjadi pintu bagi pemerintah daerah untuk membangun kerja sama bisnis dengan pihak swasta.
“Kalau ada BUMD di Parepare, maka kerja sama antara swasta B2B bisa berlangsung. Itu sumber pendapatan baru yang bisa mengangkat belanja Parepare menjadi lebih bagus,” jelasnya.
2027 Jadi Tahun Krusial
Zulkarnaen menyebut 2027 akan menjadi tahun penting karena merupakan periode pertengahan pelaksanaan RPJMD.
Pemkot Parepare telah mempersiapkan perencanaan dengan asumsi kondisi fiskal masih relatif ketat seperti 2026. Namun, pemerintah daerah tetap berharap adanya penyesuaian kebijakan fiskal nasional serta peningkatan kembali transfer ke daerah.
“Harapan kami ada perubahan kebijakan fiskal secara keseluruhan dengan mempertimbangkan pelaksanaan program-program nasional yang ada di daerah,” katanya.
Ia berharap Transfer ke Daerah (TKD) yang mengalami pemotongan dapat kembali meningkat secara bertahap.
Dengan ruang fiskal yang lebih longgar, pemerintah daerah diharapkan dapat kembali memperkuat pembangunan infrastruktur, ekonomi, air bersih, energi serta sektor strategis lainnya.
18 Program Unggulan Tetap Berjalan
Di tengah keterbatasan anggaran, 18 program unggulan Wali Kota Tasming Hamid dan Wakil Wali Kota Hermanto Pasennangi disebut tetap berjalan.
Zulkarnaen mengatakan secara umum seluruh program telah tersentuh dan sedang berjalan, meskipun tingkat realisasinya berbeda-beda.
Sejumlah program masih membutuhkan proses perencanaan, di antaranya pembangunan sports center, creative hub dan art center. Program-program tersebut diharapkan dapat masuk dalam agenda pembangunan 2027.
Sementara program yang paling dirasakan masyarakat antara lain sektor pendidikan, beasiswa, BPJS, kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, pemberian insentif serta program pencetakan pengusaha baru.
“Semua sudah tersentuh. Yang paling menyentuh masyarakat pastilah kegiatan pendidikan, masyarakat, beasiswa, BPJS, ketenagakerjaan dan kesehatan,” kata Zulkarnaen.
Bagi Bappeda, tantangan Parepare ke depan bukan sekadar bagaimana memangkas belanja, tetapi bagaimana setiap rupiah anggaran tetap mampu menghasilkan dampak bagi masyarakat.
Karena itu, penguatan PAD, optimalisasi aset daerah, investasi dan pengembangan sektor ekonomi menjadi pilihan strategis untuk memperlebar kembali ruang fiskal daerah.
Pemerintah daerah juga berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi fiskal daerah dalam menentukan kebijakan transfer ke daerah.
Sebab, menurut Zulkarnaen, keberhasilan berbagai program nasional di daerah pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah menyediakan ruang fiskal untuk melaksanakannya.
“Kita harapkan ada penyesuaian transfer keuangan daerah. Transfer keuangan daerah yang dipotong kemarin mudah-mudahan bisa kembali sedikit demi sedikit.” tandasnya. (*)