Debu, Truk Tronton hingga Kompensasi Jadi Perhatian
PAREPARE – Aktivitas bongkar muat material pasir dan kerikil di Pelabuhan Cappa Ujung kembali menjadi sorotan. Setelah melakukan inspeksi lapangan bersama PT Pelindo, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Komisi III DPRD Kota Parepare memastikan persoalan tersebut akan dibahas secara khusus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh pihak terkait.
Ketua Komisi III DPRD Parepare, Hamran Hamdani, mengatakan DPRD ingin memastikan aktivitas distribusi logistik tetap berjalan sebagai bagian dari penggerak ekonomi daerah, namun tidak mengabaikan hak masyarakat yang selama ini merasakan dampaknya.
“Keluhan masyarakat tidak hanya soal debu, tetapi juga lalu lintas truk tronton yang padat, kebersihan lingkungan, hingga dugaan kerusakan jalan. Semua ini harus mendapat perhatian bersama,” ujar Hamran.
Pantauan VOICESULSEL di Pelabuhan Cappa Ujung pada Kamis (6/8/2026) menunjukkan aktivitas bongkar muat berlangsung cukup intensif. Material berupa pasir dan batu kerikil yang diangkut menggunakan truk tronton dari arah Kabupaten Pinrang dibongkar menggunakan excavator ke dalam kapal tongkang yang ditarik tug boat sebelum diberangkatkan menuju Kalimantan Timur.
Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan material tersebut diduga dipasok untuk memenuhi kebutuhan proyek konstruksi di Kalimantan, termasuk kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Hamran, DPRD akan memanggil KSOP, PT Pelindo, perusahaan pengangkut, serta organisasi perangkat daerah terkait untuk meminta penjelasan mengenai mekanisme operasional bongkar muat, pengawasan tonase kendaraan, pengendalian debu, serta tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar.
Selain itu, DPRD juga akan mendalami apakah terdapat mekanisme kompensasi atau bentuk tanggung jawab lain kepada warga yang selama ini terdampak aktivitas pengangkutan material.
“Kami ingin semua persoalan dibahas secara terbuka. Aktivitas ekonomi memang penting, tetapi kenyamanan, kesehatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan juga harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Komisi III berharap RDP nantinya menghasilkan solusi konkret, mulai dari pengaturan operasional kendaraan angkutan, pengendalian debu, evaluasi dampak terhadap infrastruktur jalan, hingga kejelasan kontribusi perusahaan bagi masyarakat di sekitar Pelabuhan Cappa Ujung.(*)