PAREPARE, VOICE SULSEL — Pemerintah Kota Parepare lagi-lagi mendapat kritik tajam dari anggota DPRD Parepare. Adalah Yusuf Lapanna yang gigih memperjuangkan hak-hak masyarakat yang seharusnya didapatkan.
Pada rapat paripurna pandangan umum fraksi terkait RAPBD Perubahan 2023, Anggota Fraksi Gerindra DPRD Parepare, Yusuf Lapanna menyuarakan protes lambatnya penyaluran bantuan untuk masyarakat yang tertimpa bencana angin puting beliung di Kecamatan Bacukiki.
“Di akhir Rapat paripurna pandangan imum fraksi terkait RAPBD P 2023, saya intrupsi/protes terkait lambatnya bantuan turun pasca Bencana alam angin puting beliung yang merusak beberapa rumah masyarakat khususnya daerah bacukiki,” kata Yusuf Lapanna dikutip dari media sosial pribadinya.
Legislator Gerindra itu berharap Pemkot menjadikan atensi dengan mempercepat bantuan cair. Sehingga kata dia masyarakat bisa segera memperbaiki rumahnya dan meringankan beban mereka.
“Belanja Tidak Terduga (BTT) memang dikhususkan untuk pengeluaran anggaran pada kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dll.
Sudah jelas bahwa BTT salah satu peruntukkannya untuk penanganan bencana alam, sehingga kita berharap bantuan untuk rumah-rumah masyarakat rusak akibat angin puting beliung segera dicairkan,” papar Yusuf.
Lebih lanjut Yusuf Lapanna menilai Pemkot selalu lambat dalam penanganan bantuan bencana alam, padahal imbuh dia, BTT sudah jelas peruntukannya untuk penanganan bencana alam.
“Inilah yang selalu menjadi pertanyaan besar kami, pemkot selalu lambat dalam penanganan bantuan terkait bencana alam, padahal jelas-jelas BTT salah satu peruntukannya untuk penanganan bencana alam, tapi begitu pemkot ketika menggunakan BTT untuk bayar utang, cepat sekali prosesnya,” imbuhnya.
Dikonfirmasi akan hal itu, Plt Kepala BKD, Prasetyo Catur mengkalim bahwa BTT hanya bisa dicairkan apabila ada usulan dari SKPD yang melakukan pendataan terkait warga yang ingin dibantu karena tertimpa bencana. “BKD hanya bisa mencairkan BTT berdasarkan input data warga yang tertimpa bencana dari SKPD terkait. Tentu saja yang sudah terverifikasi dan disetujui,” ujarnya.
Disinggung terkait bencana angin puting beliung yang menimpa warga Bacukiki, hingga saat ini kata Prasetyo datanya belum diterima.(ak)