PAREPARE, VOICESULSEL.COM — Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Parepare, Iskandar Nusu, menegaskan sikap netral dan profesional dalam menyikapi dinamika yang terjadi di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Parepare.
Iskandar menegaskan, pemerintah daerah melalui Disporapar tidak akan ikut campur dalam konflik internal KNPI yang kini diwarnai isu dualisme kepemimpinan.
“Disporapar netral, silakan KNPI selesaikan dinamikanya sendiri,” ujar Iskandar singkat saat dikonfirmasi, Jumat (24/10/2025).
Sebelumnya, Gabungan Pemuda Pembangunan Indonesia (GPPI) Parepare melalui ketuanya, Achmad Nashrullah, menilai Kadisporapar Parepare gagal memahami kondisi aktual kepemudaan, terutama terkait kepengurusan KNPI.
Ia mengkritik langkah Iskandar yang masih disebut berkoordinasi dengan Muhammad Ramdhan, mantan Ketua KNPI Parepare, padahal masa jabatannya telah berakhir. Saat ini, KNPI Parepare telah memiliki kepengurusan baru hasil Musyawarah Daerah (Musda) XVI.
Menurut Achmad, Musda XVI KNPI Parepare yang digelar di bawah kendali DPD I KNPI Sulawesi Selatan telah menetapkan Muhammad Agung Nugraha sebagai formatur ketua terpilih periode 2025–2028. Dengan demikian, seluruh proses konsolidasi organisasi di Parepare dianggap telah sah secara administratif dan konstitusional.
Achmad menilai, sikap Disporapar yang masih membuka komunikasi dengan kepengurusan lama berpotensi memperkeruh situasi dan memperlemah soliditas pemuda Parepare.
Pernyataan Achmad sejalan dengan penegasan Sekretaris DPD I KNPI Sulsel versi Nur Kanita–Agus Rasyid, yang menyebut kehadiran sejumlah nama dari kepengurusan lama, termasuk Muhammad Ramdhan, dalam Rapimpurda KNPI Sulsel, hanya bersifat silaturahmi, bukan sebagai peserta resmi.
Hal tersebut memperkuat bahwa kepengurusan lama KNPI Parepare sudah tidak lagi memiliki kapasitas representatif dalam struktur organisasi.
Di akhir pernyataannya, Achmad mengajak seluruh elemen pemuda Parepare untuk menjaga persatuan dan fokus pada agenda pembangunan daerah.