PAREPARE, VOICESULSEL — Tokoh masyarakat dan mantan anggota DPRD Kota Parepare, Abdul Rahman Saleh, menanggapi belum bergulirnya pembahasan APBD Parepare 2026 antara pemerintah kota dan DPRD. Hingga awal November 2025, dewan disebut belum menerima rancangan APBD dari pihak eksekutif.

Menanggapi hal tersebut, pria yang akrab disapa Arsal itu menawarkan solusi agar kinerja pemerintahan tidak terhambat akibat keterlambatan pembahasan anggaran.

“Kalau APBD tidak dibahas, jauh lebih baik menggunakan referensi APBD tahun sebelumnya dengan pertimbangan ruang fiskal Parepare dalam bingkai efisiensi. Jadi samakan saja proyeksi tahun 2025 dan 2026,” ungkap Rahman kepada wartawan, Selasa (4/11/2025).

Menurutnya, jika ekspektasi pendapatan dan pengeluaran masih sama, maka pembahasan APBD bisa mengikuti kerangka APBD Parepare 2025 tanpa perlu membuka ruang negosiasi politik yang berlarut-larut.

“Daripada buang-buang waktu bahas APBD yang bisa membuka peluang saling sandra dan bargaining, lebih baik pakai APBD tahun lalu. Apalagi jika kebutuhan dan pendapatan sama saja. Ini bisa dilakukan karena kita tidak ingin DPRD hanya menjadikan APBD sebagai alat tawar, misalnya untuk uang ketuk palu,” tegasnya.

Terkait kemungkinan adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan, Rahman menilai hal itu dapat disesuaikan melalui pembahasan terbatas.

“Perubahan nomenklatur bisa disesuaikan atau tukar tambah melalui surat keputusan parsial. Mengingat waktu efektif untuk pembahasan tinggal sedikit, mekanisme ini realistis dilakukan,” jelasnya.

Sebagai informasi, batas waktu pembahasan dan persetujuan APBD pokok berakhir pada 30 November 2025, sementara penetapan final dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) APBD wajib dilakukan sebelum 31 Desember 2025.