JAKARTA, VOICESULSEL – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disebut sedang murka terkait maraknya praktik tambang timah ilegal di Bangka Belitung dan tambang nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Kemarahan Presiden itu disampaikan melalui Menteri Pertahanan sekaligus Sekretaris Dewan Ketahanan Nasional (DKN), Sjafrie Sjamsuddin, saat meninjau operasi TNI di dua wilayah tersebut pada 19–20 November 2025.
Pengamat politik Said Didu mengungkapkan dalam podcast Forum Keadilan TV, Sabtu 29 November 2025, bahwa sikap keras Sjafrie menggambarkan kemarahan Presiden Prabowo. Ia menilai pidato Sjafrie menyinggung sejumlah lembaga kementerian yang dinilai lamban dalam menindak mafia tambang dan aktivitas ilegal.
“Puncak Kemarahan (Menhan) saya yakin dari Prabowo karena pak Sjafrie saya puluhan tahun bergaul sama beliau, saya kenal betul. karakter beliau santun dan tidak meledak-ledak, dan prinsip kerja beliau, jangan mengganggu pekarangan orang lain, dan kemarin itu terlanggar semua, kelihatan marah dan menyinggung lembaga negara,”kata Said Didu.
Said Didu menyebut Presiden Prabowo sebelumnya juga berulang kali meluapkan kekecewaannya di hadapan pejabat negara dan tokoh partai politik. Presiden bahkan mengingatkan agar para tokoh tidak menjadi “pelindung perampok sumber daya alam”. Istilah “Serakah Nomics” yang pernah disampaikan Prabowo pada Mei lalu, menurut Said, merujuk pada sifat serakah oligarki hingga kejahatan ilegal seperti judi online, narkoba, dan korupsi.
Operasi besar-besaran dilakukan TNI di dua wilayah tambang tersebut. Di Bangka Belitung, 41 ribu prajurit diterjunkan untuk menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp400 triliun. Sementara di Morowali, keterlibatan pihak asing membuat operasi lebih sensitif hingga Prabowo mengerahkan 26 ribu prajurit. Said Didu menilai penertiban SDA kini “harus dengan operasi militer” karena cara biasa dianggap tidak efektif.
Menariknya, kata Said, Polri tidak dilibatkan dalam operasi tersebut. Ia menduga Presiden telah menerima laporan intelijen bahwa keterlibatan polisi berpotensi membocorkan operasi. Beberapa pihak menyebut langkah ini sebagai bentuk militerisme, namun Said menegaskan penggunaan kekuatan militer untuk kepentingan rakyat dan kedaulatan negara tidaklah keliru.
“Militerisme untuk kepentingan rakyat apa yang salah,” jelasnya.
Saat meninjau operasi TNI, Sjafrie juga menyoroti temuan terkait “negara dalam negara”, yakni keberadaan bandara di kawasan IMIP Morowali yang beroperasi tanpa melibatkan otoritas resmi seperti Bea Cukai dan Imigrasi. Temuan itu, menurutnya, menjadi isu serius yang menyangkut kedaulatan ekonomi nasional.