PAREPARE — Pemerintah Kota Parepare tengah menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 menyesuaikan dengan kelembagaan baru. Itu menindaklanjuti Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Rapat koordinasi membahas RKPD 2027 dalam kaitannya dengan pembentukan kelembagaan baru tersebut, sekaligus dirangkaikan dengan presentasi Dana Transfer Tahun 2026 oleh KPPN Parepare berlangsung di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, Rabu (29/4/2026).
Rapat dipimpin oleh Sekda Parepare Amarun Agung Hamka, dihadiri oleh Kepala KPPN Parepare Royikan, beserta para Kepala Perangkat Daerah (PD) dan jajaran pejabat terkait lingkup Pemkot Parepare.
Dalam kesempatan itu, Kepala Bappeda Parepare Zulkarnaen Nasrun memaparkan bahwa penyusunan RKPD yang disesuaikan dengan kelembagaan organisasi baru perlu dilakukan secara sistematis agar tetap selaras dengan regulasi, visi daerah, dan struktur OPD terbaru yang sudah ditetapkan dengan Perda.
“Langkah awal Bappeda dalam penyesuaian ini adalah melakukan mapping OPD lama menjadi OPD baru sesuai Perda, sekaligus mensinkronisasi program/kegiatan lama (rancangan awal RKPD) ke struktur baru dan penyesuaian indikator kinerja sesuai tupoksi baru. Selanjutnya menyesuaikan usulan aspirasi masyarakat di OPD lama serta pokok-pokok pikiran DPRD ke nomenklatur OPD baru,” kata Zulkarnaen dalam paparannya.
Dan pastinya, lanjut Zulkarnaen, Bappeda menyesuaikan kebijakan pusat, provinsi, dan Kota Parepare khususnya 18 program unggulan Pemkot Parepare.
“Penekanan utama adalah semua Kepala SKPD melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas sekarang, dan bersama sama Kepala SKPD yang bergabung atau melebur untuk menyusun Renja,” pinta Zulkarnaen.
Sekda Amarun Agung Hamka menekankan tentang visi besar Parepare menuju Kota Terbaik, Sejahtera, dan Maju. “Pastikan setiap rupiah yang direncanakan kembali dalam bentuk manfaat besar untuk masyarakat,” ingat Hamka, sapaan Sekda.
Memaknai RKPD 2027, Hamka berpesan bahwa tidak semua program harus dijalankan, dan tidak semua keinginan harus diakomodir, tapi semua program harus berdampak nyata ke masyarakat. Perencanaan harus tajam dan bertanggung jawab.
“Prinsip berbasis data, berorientasi hasil, dan selaras kemampuan keuangan daerah harus dikedepankan. Karena belum lama ini, Menteri Keuangan memberikan penghargaan kepada beberapa pemerintah daerah berdasarkan data BPS. Jadi percuma rencana besar kalau tidak didukung kapasitas fiskal realistis. Perencanaan visioner dan penganggaran rasional,” tegas Hamka.
Berdasarkan Perda kelembagaan baru, maka OPD lingkup Pemkot Parepare akan dirampingkan dari 34 OPD menjadi 28 OPD. Ke 28 OPD tersebut adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Mikro, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan Soreang, Kecamatan Ujung, Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat, UPT RSUD Andi Makkasau, UPT RS Hasri Ainun Habibie.(ama)