PAREPARE, VOICESULSEL — Pada penghujung Rapat Paripurna tentang Persetujuan bersama antara Pemkot Parepare dan DPRD terkait Ranperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) menjadi Perda, sempat memanas.
Wali Kota Parepare Taufan Pawe dan legislator Gerindra M Yusuf Lapanna sempat bersitegang. Keduanya bahkan saling tunjuk menunjuk usai beradu mulut saat Yusuf Lapanna menanggapi jawaban Wali Kota atas pertanyaannya.
Hal itu dipicu saat intrupsi Yusuf Lapanna, beberapa pertanyaan dilontarkan Legislator Gerindra. Tiga poin penting yang ditanyakan kepada Wali Kota. Yang kemudian dijawab oleh Wali Kota.
Pertama terkait anak jalanan dan pengemis, kedua terkait rapat koordinasi yang tidak pernah dijadwalkan lagi, dan ketiga terkait penyerahan KUA PPAS yang belum dilaksanakan.
Wali Kota Parepare awalnya menjawab semua pertanyaan dari Yusuf Lapanna, demikian pertanyaan Kamaluddin Kadir terkait sewa langan PSM Makassar.
Wali Kota Parepare Taufan Pawe menyampaikan, terkhusus kepada Legislator Partai Gerindra Yusuf Lapanna terkait siapa yang bertanggung jawab anak jalanan.
“Pak Yusuf Lapanna, saudara saya lihat banyak berasumsi. Kita harus berbicara faktual. Terkait siapa yang bertanggungjawab, terkait hak-hak perlindungan anak,” katanya.
“Maafkan saya, saudara Yusuf Lapanna, saya ingin sekali mengatakan bahwa marilah kita melihat permasalahan ini secara faktual. Saya yakin sekali anggota dewan melahirkan Perda KLA ini dengan pendekatan filosofis dan sosiologis, Pasti. Ini kota, kalau kota itu variabel urbanisasi itu banyak,” ucapnya.
Selanjutnya Taufan Pawe menjelaskan tentang rapat koordinasi, dirinya mengakui bahwa itulah kelemahan eksekutif.
“Rakor ini rasa rasanya sulit. Maafkan saya semua yang hadir pada kesempatan ini. Saya minta pak sekda bagaimana rakor. Katanya susah pak, anggota dewan banyak yang perjalanan dinas. Jadi, variabel-variabel ini bisa kita maklumi. Contoh saja, untuk membuat kuorum tempat ini agak susah,” ungkapnya.
Taufan Pawe juga menjawab terkait penyerahan KUA PPAS. Pihaknya menarik kembali draf yang telah masuk (ke DPRD) lantaran dirinya belum mengoreksi isinya. Ia juga menyalahkan Sekda Kota Parepare Iwan As’ad yang langsung memasukkan KUA PPAS tanpa persetujuannya.
“Saya katakan tegas tarik itu KUA PPAS kita bahas bersama. Demi keseriusan saya, sampai di Padang pun saya bahas, demi Allah ini. Saya bawa berkas KUA PPAS, Ada apa ini, kenapa tidak dilaporkan ke Wali Kota baru diserahkan,” tegasnya.