Masuk Deret Kinerja Terendah 2025, OPD Ini Dipotong TPP

PAREPARE, VOICESULSEL — Pemerintah Kota Parepare berencana menerapkan kebijakan reward and punishment terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan capaian kinerja dan serapan anggaran tahun 2025. OPD dengan kinerja terendah terancam pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), sementara OPD berkinerja tinggi akan mendapat tambahan.

Kebijakan itu mencuat dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Kota Parepare Triwulan IV Tahun 2025 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, Rabu (24/12/2025). Rapat dipimpin langsung Wali Kota Parepare Tasming Hamid, didampingi Inspektur Daerah Iwan Asaad, serta Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun.

Dalam forum tersebut terungkap, hingga Triwulan IV 2025 capaian kinerja fisik pembangunan berada di angka 89,70 persen, meningkat dibanding periode yang sama tahun 2024 sebesar 88,82 persen. Sementara realisasi belanja daerah tercatat Rp743 miliar lebih atau 75,35 persen, lebih rendah dibanding capaian keuangan 2024 yang mencapai 77,61 persen.

Belanja daerah tahun ini membiayai 158 program, 468 kegiatan, dan 1.553 subkegiatan yang tersebar di 34 OPD se-Kota Parepare.

Wali Kota Tasming Hamid menegaskan, hasil Monev Triwulan IV harus menjadi bahan evaluasi serius, khususnya bagi OPD dengan capaian kinerja dan serapan anggaran rendah. Ia mengusulkan penerapan tegas reward and punishment melalui skema TPP.

“Reward penambahan TPP bagi OPD dengan realisasi tinggi, dan pemotongan TPP bagi OPD realisasi rendah. TPP yang dipotong jangan masuk Kasda, tapi dialihkan ke OPD berkinerja tinggi. Coba dibuatkan regulasinya dan kita evaluasi,” tegas Tasming.

Tasming juga menyoroti masih lemahnya optimalisasi serapan anggaran di penghujung tahun anggaran. Menurutnya, praktik menumpuk kegiatan di akhir tahun tidak boleh terulang.

“Tahun 2026 tidak boleh terjadi lagi kegiatan yang tidak maksimal dan menumpuk di ujung tahun. Ini harus jadi refleksi. Mari ubah pola lama ke pola baru yang lebih tertib dan menguntungkan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun melaporkan capaian kinerja keuangan OPD yang menjadi dasar pengurangan TPP berdasarkan realisasi pencairan BKD hingga Triwulan IV. OPD dengan serapan keuangan terendah antara lain Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (37,08%), Dinas PUPR (40,14%), BKD (61,94%), Dinas Tenaga Kerja (63,98%), dan Dinas Ketahanan Pangan (69,36%).