PAREPARE, VOICE SULSEL — Ketua Gerakan Masyarakat Pemerhati Ajattapareng (Gempar) H. Makmur Raona menyoroti dengan tajam sikap anggota DPRD Kota Parepare. Makmur bilang, anggota legislatif yang duduk di kursi dewan Parepare saat ini tersandera oleh kebijakan keuangan daerah yang dijalankan eksekutif di bawah pemerintahan Taufan Pawe.
Makmur Raona mengatakan, seharusnya anggota DPRD Parepare itu memanggil Walikota Parepare, Taufan Pawe begitu sehubungan dengan kabar defisit keuangan daerah yang terjadi. “Sekarang kan terjadi devisit, laju inflasi tidak seimbang, kenapa DPRD diam, mestinya panggil, gunakan hakmu memanggil eksekutif mempertanyakan. Ketika dia tidak memanggil berarti dia (DPRD) berada didalam defisit itu,” ujarnya.
Makmur menuding sebahagian besar anggota legislatif Parepare sudah menjadi bagian dari kebijakan eksekutif yang menyimpang dari visi-misi walikota Parepare. Karena itu katanya anggota DPRD tersandera dan tak mampu melakukan upaya-upaya kontrol dan pengawasan.
“Kalau mereka tidak tersandera, begitu ada persoalan (defisit) dalam hal klarifikasi dan dengar pendapat tentu dia panggil walikota, karena kebijakan pengelola keuangan berada di eksekutif, legislatif hanya pengawasan. Jadi saya berpikiran bahwa dewan yang ada saat ini tersandera oleh kebijakan eksekutif dan kemungkinan diduga mereka dapat bagi-bagi,” jelasnya.
Menurut Makmur Raona, indikasi terlihat saat walikota menganggap biasa kalau ada panggilan atau undangan DPR. “Inikan bentuk bahwa mereka ini tersandera dengan kebijakan keuangan daerah,” tambah Makmur.
Makmur Raona beralasan dewan tak lagi mampu menyoroti dan melakukan kritik terhadap kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan konsep-konsep yang sebelumnya menjadi visi misi walikota.
“Saya kira lebih dari 90 persen anggota DPR Parepare ini demikian, termasuk yang oposisi juga diragukan. Karena bisa saja mereka oposisinya hanya kelembagaan tapi person bisa masuk pada jaringan kebijakan yang menyimpang,” tegasnya.
Ia berharap, anggota DPRD Parepare disisa masa jabatan yang ada, mampu melakukan kontrol terhadap eksekutif agar dapat meraih simpati masyarakat pada pemilihan calon legislatif mendatang. “Jadi harapan kita kan begini, anda memperlihatkan taringmu untuk bisa dipilih kembali. Tapi kalau hanya diam seperti ini, bukan lagi saya curiga tapi saya menuduh dia,” tandasnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Parepare, H Tasming Hamid yang dimintai pendapat tentang defisit, mengaku masih menunggu hasil pembahasan LKPJ yang sementara berlangsung. Menurut politisi partai Nasdem itu, dirinya belum dapat memastikan defisit itu sampai melihat hasil yang otentik. “Tunggu saja, pembahasan LKPJ masih berlangsung. Supaya informasi ini tidak bias, maka kita tunggu hasil yang lebih otentik,” paparnya.
Tasming mengaku bila benar adanya defisit, akan menggunakan hak nya sebagai wakil rakyat untuk menyoroti kinerja pemerintahan. Tasming menjelaskan, defisit terjadi apabila banyak proyek yang berlangsung pada satu periode, namun uang APBD tidak mampu mencover anggaran tersebut.(ak)