PAREPARE, VOICESULSEL – Seorang jurnalis di Kota Parepare, Effendy, mengaku mendapat intimidasi usai aktif memberitakan perkembangan kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran (Pokir) DPRD Parepare pengadaan sapi tahun 2023 pada Dinas PKP Parepare yang kini tengah ditangani Kejaksaan Negeri Parepare.
Wartawan media online Paddennuang.com itu menuturkan, dirinya merasa diintimidasi setelah salah satu keluarga dari anggota DPRD Parepare berinisial YL, disebut mencari keberadaannya. YL sendiri diketahui telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut.
“Teror itu saya terima Kamis, 18 September 2025. Kerabat saya menyampaikan bahwa ada salah seorang keluarga dari oknum anggota DPRD itu, berinisial LB, yang mencari saya dan lokasi rumah saya,” jelas Effendy dalam keterangannya, Minggu (21/9/2025).
Ia menilai, intimidasi tersebut mencerminkan sikap arogan dan berpotensi menghalangi kerja-kerja jurnalistik. “Kami hanya menjalankan tugas untuk menyampaikan informasi kepada publik. Apalagi kasus ini masih dalam tahap pemeriksaan saksi, belum ada penetapan tersangka. Jadi kenapa harus berlebihan sampai mengancam kami dan keluarga,” tegasnya.
Effendy yang juga pemegang kartu anggota PWI dan jurnalis bersertifikasi Dewan Pers itu menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah organisasi media, tokoh pers di Parepare, hingga LBH. “Jika perlu, jalur hukum juga akan kami tempuh. PERS Makassar pun siap memberi dukungan,” ungkap mantan wartawan Harian Rakyat Sulsel dan eks reporter bidang hukum & kriminal Harian Parepos tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Parepare Yusuf Lapanna membantah tudingan intimidasi tersebut. Ia menegaskan, keluarganya tidak berniat mengancam, melainkan ingin melakukan klarifikasi terkait pemberitaan yang dimuat Effendy.
“Itu tidak benar, itu hanya perasaannya saja (Effendy). Keluarga saya hanya ingin mengklarifikasi pernyataannya Effendy saat di warkop, bukan terkait berita,” kata Yusuf Lapanna saat dikonfirmasi.
Yusuf juga menilai, apa yang dilakukan keluarganya tersebut adalah atas inisiatif sendiri dan tanpa sepengetahuan dirinya untuk. Ia pun meminta agar wartawan tetap mengedepankan etika dalam memberitakan dengan melakukan konfirmasi terlebih dahulu sebelum menayangkan berita. “Etikanya kan wartawan harus konfirmasi dulu, jangan langsung beritakan,” ujarnya.
Politisi Gerindra itu menambahkan, dirinya hanya diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Negeri Parepare, dan hingga saat ini tidak ada dokumen yang disita terkait kasus tersebut. “Semua bantuan yang disalurkan sesuai jumlah yang ada, jadi tidak ada kaitannya dengan saya. Hanya karena saya punya Pokir, dan itu pun bukan hanya saya yang diperiksa, tapi juga pejabat SKPD lain,” jelasnya.
Diketahui, Kejaksaan Negeri Parepare sebelumnya telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk pejabat Dinas PKP, pengurus kelompok tani, serta beberapa anggota DPRD terkait dugaan korupsi Pokir pengadaan sapi tahun 2023. Pihak kejaksaan menyebut adanya indikasi kerugian negara dan kini menunggu hasil audit resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.