PAREPARE, VOICE SULSEL — Pembahasan APBD Perubahan Parepare tahun 2023 mendapatkan penolakannya dari fraksi DPRD. Penolakan datang dari fraksi partai Gerindra dan Fraksi partai Nasdem.
Dihubungi, Anggota fraksi partai Gerindra Yusuf Lapanna menjelaskan penolakan fraksinya didasari karena melihat perubahan APBD Parepare itu tidak berpihak kepada masyarakat. Selain proses pembahasan dilakukan singkat, postur APBD Perubahan juga mengabaikan kepentingan masyarakat.
“Fraksi kami menolak karena APBD Perubahan ini terkesan dipaksakan karena dibahas terlalu singkat, kemudian ada kepentingan masyarakat terkesan diabaikan, seperti anggaran pendidikan semisal pembangunan sekolah dibacukiki yang masih ketinggalan,” katanya.
Selain itu kata Yusuf, usulan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan yang dihimpun dari masyarakat juga tidak direalisasikan oleh pemerintah.
“Jadi saya melihat pembangunan yang dilakukan pemerintah kota ini tidak merata, di Bacukiki justru masih jauh tertinggal. Pembangunan juga didasari karena adanya kepentingan oknum, bukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat luas, seperti contohnya jembatan kembar,” katanya.
Yusuf Lapanna menduga kebijakan pemerintah kota Parepare pada APBD perubahan itu hanya untuk kepentingan, salah satunya untuk membayar hutang yang akan diwariskan Wali Kota Taufan Pawe menjelang akhir masa jabatannya.(*)