VOICE SULSEL – Dugaan adanya defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daetah (APBD 2022) Kota Parrpare yang disuarakan Ketua Indonesia Care (Incare) Andi M Ilham sebesar Rp 117 Miliar diperkuat karena adanya beberapa proyek terlambat dan kontraktor proyek yang ditunda pembayarannya.
Tokoh masyarakat Zainal Azis Mandeng berharap persoalan ini selesai sebelum masa jabatan Wali Kota Parepare Taufan Pawe berakhir pada Oktober 2023 mendatang. Sebab itu ia mendorongku DPRD serius bisa mrmpresur sampai pada akhirnya anggaran bisa normal kembali alias tidak difisit.
” Kami berharap kepada Pemkot dan DPRD bisa bersinergi untuk menormalkan difisit ini sebelum masa jabatan walikota kota Parepare berakhir,” harapnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Parepare Rahmat Sjamsu Alam dalam mengaku untuk besaran divisit anggaran
kota tahun 2022 belum keluar.
Berhubung saat ini laporan keuangan setiap daerah Kab/Kota tahun 2022 belum atau masih dalam tahap pemeriksaan BPK.
“Biasanya 5 atau 6 bulan BPK baru menyerahkan ke Pemerintah kota dan DPRD terkait hasil pemeriksaan apakah ada difisit atau tidak dan jumlah besarannya.
Rahmat Sjamsu Alam yang biasa disapa Ato ini menjelaskan bahwa dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 12 ayat 3 dan PP 12 tahun 2019 tentang keuangan negara dan daerah, batas devisit anggaran sebesar 3% dari PDB. Tetapi ditahun 2020 Presiden mengeluarkan Perppu 1 tahun 2020 yang menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2020 dimana pada pasal 2 menyatakan devisit boleh melebihi 3% paling lama tahun 2022. Hal ini terkait dengan masa Pandemi covid 19 dan masa pemulihan ekonomi.
Rahmat memberikan penjelasan untuk menyakinkan bahwa tahun 2024, APBD akan kembali normal sebelum adanya Walikota Baru. “Dan ini menjadi tugas DPRD sebelum juga mengakhiri masa jabatannya. Insya Allah tahun 2024, APBD Parepare kembali normal sebelum adanya walikota Baru dan ini menjadi tugas kami di DPRD sebelum mengakhiri masa jabatan,” tutupnya.(an)