PAREPARE, VOICE SULSEL — Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Parepare turut menjadi sorotan publik ditengah isu defisit APBD Kota Parepare. Masyarakat menilai OPD tersebut hanya buang-buang anggaran.
Hal itu disampaikan Wakil Rakyat dari partai Nasdem, Suyuti. Legislator vokal itu mencontohkan program pariwisata yang dilakukan pihak Disporapar tidak berjalan efektif. “Apa yang akan dikembangkan, sedangkan lahan untuk kepariwisataan tidak ada. Bahkan pengadaan peralatan pendukung yang dimiliki Disporapar juga tidak dimanfaatkan maksimal,” kata Suyuti.
Ia melihat selama ini setiap event untuk penguatan promosi kepariwisataan tak memprioritaskan potensi, utamanya dari sisi skil dan kualitas. Sehingga capaian yang diraih Disporapar selama ini belum sesuai belum maksimal.
Suyuti mencotohkan pengadaan jet ski yang tidak pernah dipergunakan. Malahan keberadaan perahu cepat tersebut justru tidak diketahui rimbanya. “Apa yang diandalkan Disporapar untuk sektor Pariwisata di Parepare, apa yang mau dipromosikan, lalu siapa yang mau datang,” ungkapnya.
Terkait agenda Festival Salo Karajae yang menjadi andalan Disporapar lanjut Suyuti, diakui tidak menghasilkan, namun justru festival itu hanya buang-buang anggaran dengan biaya dengan jumlah besar.
Sorotan juga datang dari pemerhati olahraga, H. Rahman Saleh (HRS) yang mengaku pesimis atas perkembangan cabang olahraga di Kota Cinta Habibie Ainun. Menurutnya, program Disporapar khususnya pada pembinaan cabor tidak berjalan sesuai harapan, sebab adanya dugaan praktik korupsi anggaran di dalamnya.
“Kenapa Pangkep jauh lebih sukses dari Parepare, karena kita menilai penganggaran di Parepare ini tidak efektif dan efisien dengan dugaan praktik korupsi di dalamnya. Khusus dinternal KONI saja sudah tersebar bahwa ada dana yang menguap dengan jumlah miliaran rupiah,” jelas HRS.
Ia lalu meminta APH untuk serius mengawasi penggunaan anggaran untuk setiap pengembangan cabor melalui Disporapar yang tahun ini nilainya mencapai Rp 10,4 miliar. “Jadi kalau APH kita ini serius menjalankan tugasnya, itu dana KONI silahkan diteliti, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa ada dana KONI mulai dari Porprov menguap hingga miliaran. APH harus pro aktif,” tegas HRS.
Mantan anggota DPRD Parepare itu mengaku sulit mengharapkan pemerintahan saat ini bila tidak mempunyai konsep atau roadmap yang jelas terkait pengembangan olahraga. Pasalnya, program hanya dijadikan untuk kepentingan pragmatis belaka.
“Olahraga kita tidak akan berkembang meskipun didukung dengan anggaran yang besar, sebab anggaran besar itu justru menjadi lahan subur untuk disalahgunakan,” paparnya.
Rahman Saleh mengaku masyarakat saat ini harus bersabar menanti Walikota baru, sebab dengan pemerintahan saat ini tidak lagi fokus pada program, melainkan sekedar menggugurkan kewajiban mengingat masa jabatan sudah akan berakhir.
Sesuai penjabaran APBD, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Parepare untuk TA 2023 memiliki anggaran belanja diatas Rp 12,6 miliar, dengan kontribusi PAD hanya Rp 500 juta. Dalam bidang pengembangan wisata tahun 2023, Disporapar menyiapkan anggaran kurang lebih Rp 2,1 miliar yang terdiri atas program pemasaran pariwisata senilai Rp 1,5 miliar dan program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata senilai Rp 532 juta.
Selain itu, untuk urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, Disporapar juga disokong dana sebesar Rp 10,4 miliar ditambah dengan dana hibah yang nilainya mencapai Rp 1,7 miliar.(*)