Beranda » Beras Oplosan Diduga Picu Melonjaknya Harga Beras di Parepare

Beras Oplosan Diduga Picu Melonjaknya Harga Beras di Parepare

Bagikan

PAREPARE – Harga beras di pasar tradisional Kota Parepare terus merangkak naik dan kini mencapai Rp 14.500 per kilogram. Angka ini menjadi rekor tertinggi sepanjang tahun. Kenaikan harga tersebut diduga kuat dipicu oleh praktik pengoplosan beras subsidi menjadi beras premium palsu.

Menteri Pertanian Republik Indonesia sebelumnya mengungkapkan bahwa beras subsidi dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dioplos dengan beras kualitas rendah (reject) serta mengemas ulang seolah-olah sebagai beras premium. Modus ini diduga menghambat distribusi dan memicu kelangkaan serta kenaikan harga di pasaran.

Akibat praktik tersebut, kualitas beras SPHP yang sampai ke masyarakat pun menurun drastis. Hal ini berbeda dengan kualitas beras medium yang biasa dijumpai di pasar.

Sementara itu, Bulog Parepare melalui Wakil Pimpinan Cabang, Fajrin, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pendistribusian beras SPHP ke sejumlah distributor sejak dua pekan terakhir.

“Kami sudah mendistribusikan ke seluruh distributor sejak dua minggu lalu,” ujar Fajrin, Senin (28/7).

Namun kenyataannya, beras SPHP tersebut belum sepenuhnya tersalurkan hingga ke tingkat Rumah Pangan Kita (RPK), sehingga beberapa konsumen mengeluhkan masih tingginya harga beras di pasaran lokal.

Ia juga membantah kalau beras SPHP yang disalurkan Bulog memiliki kualitas rendah.

Dampak dari kejahatan pengoplosan ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga merugikan negara dalam skala besar. Presiden Prabowo Subianto bahkan menyebut kerugian negara akibat praktik pengoplosan beras bisa mencapai Rp 100 triliun per tahun.

Presiden pun telah menginstruksikan aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberantas kejahatan pangan yang sangat merugikan masyarakat tersebut. Ia meyakini praktik serupa juga bisa terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Dengan adanya indikasi kecurangan dalam distribusi dan kualitas beras, masyarakat pun mendesak agar pengawasan lebih diperketat dan pelaku kejahatan pangan diberi sanksi tegas.