PAREPARE, VOICE SULSEL — Isu mutasi yang diduga menuai masalah masih terus menjadi perbincangan hangat di ruang publik Kota Parepare. Setelah Pemerintah Kota Parepare memutasi 57 pejabat, dugaan adanya KKN berhembus dengan masuknya daftar nama pejabat yang dipromosi, namun dinilai belum kompeten atau memenuhi syarat.
Belum lagi, kasus Kepala Sekolah SMPN 3 yang menuai polemik atas aksi nyata para guru-gurunya yang menolak Hartono kembali menjabat. Melalui DPRD disaksikan oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat, serta BKPSDM, para guru meminta kepsek SMPN 3 Parepare diganti. DPRD juga menduga adanya promosi jabatan Kepala SMPN 3 yang bermasalah karena dianggap kepala sekolah tersebut dekat dengan penguasa.
Dilain hal, ada pula pejabat setingkat kepala bagian yang tidak pernah mendapatkan mutasi jabatan. Job Kepala Bagian Umum Pemkot Parepare hingga kini masih dijabat oleh Darwis Sani yang sudah puluhan tahun menduduki kursi jabatan tersebut.
Dikonfirmasi akan hal itu, Kepala BKPSDM Parepare Adriani Idrus lugas menjawab. Kasus guru SMPN 3 Parepare, kata Adriani sudah memanggil Kepala Sekolah SMPN 3 yang dimaksud. “Sudah dipanggil tadi, ini baru akan dilaporkan ke pak walikota,” katanya.
Adriani mengatakan pada kasus Kepala SMPN 3 disebut merupakan proses mendisiplinkan para tenaga pendidik.
“Sebenarnya ini hanya proses penegakan disiplin, mungkin guru-guru disana tak senang, Kami tadi memperbanyak saksi-saksi, tapi kami masih akan konfirmasi lebih lanjut,” jelasnya.
Adriani tidak menyebutkan terkait rekomendasi yang akan diterima oleh Kepala SMP Negeri 3 Parepare karena masih menunggu konfirmasi dari Walikota Parepare.
Adriani juga menjawab pertanyaan wartawan terkait mutasi yang diduga berdasarkan like and dislike (suka atau tidak suka). Kata dia mutasi merupakan kebutuhan organisasi. “Kalau mutasi ini murni persoalan organisasi, posisi saat ini kita kekurangan pegawai.
Misalnya ada tempat lain mau dipindahkan pegawainya, tapi kepala SKPD mereka tidak mau sementara ditempat SKPD lain kurang sekali. “Bayangkan ada SKPD hanya 14 PNS, ada yang 22, disisi lain ada SKPD yang lebih, tapi kalau ditanya kepalanya, dia pertahankan anggotanya karena dibutuhkan. Jadi ini hanya persoalan organisasi ,” terangnya.
Disinggung terkait jabatan kepala bagian umum hingga saat ini tidak bergeser hingga puluhan tahun, Adriani mengaku jabatan tersebut sepi peminat, sehingga posisi Darwis Sani tidak tergantikan. Ia juga mengatakan Kabag Umum, Darwis Sani saat ini sudah mengundurkan diri karena maju sebaga Calon Legislatif. “Beliau sudah mundur karena maju sebagai caleg,” timpal Adriani.(ak)