KUDUS — Pemerintah pusat menetapkan aturan petani harus memiliki kartu tani agar bisa menebus pupuk bersubsidi (Puber). Kebijakan ini diturunkan ke semua Pemkab/Pemkot sebagai pelaksana petanian yang membawahi hamparan.
Pada wilayah Pemkab Kudus, Dinas Pertanian dan Pangan yang dipimpin Catur Sulistiyanto mengimplementasikan dengan mendirikan posko kartu tani di semua BPP Kecamatan.
Sehingga mendekatkan pelayanan ke petani cukup mengakses perjalanan di Kecamatan masing-masing.
Syarat pendaftaran Kartu Tani yakni FC KTP, FC KK dan FC Tupi/pajak lahan garapan.
Namun, permasalahan timbul setelah para petani memperoleh kartu tani tapi kuota yang diperoleh sedikit dibandingkan lahan garapannya. Pasalnya, FC Tupi/pajak lahan yang diserahkan petani tidak semua diserahkan tetapi sekedar untuk memenuhi persyaratan daftar kartu tani.
Seperti terlihat saat kedatangan petani dan pengurus kelompok tani (Poktan) untuk berkonsultasi ke BPP Kecamatan Kaliwungu. Poktan Desa Blimbing Kidul dan Karang Ampel diterima penyuluh pertanian Ahmad Marzuki dan Nur Huda Ahmada.
“Petani dari Karang Ampel ini sudah punya kartu tani. Dia ngeluh kok kuota pupuknya Cuma sedikit dibandingkan semua lahan garapannya. Setelah kita cek, ternyata tupi pajak yang dia serahkan itu lahan hanya 100 meter persegi kebun dekat rumahnya. Yaa ini saja yang masuk e-RDKK pupuk bersubsidi. Kemudian beri pemahaman agar semua FC pajak lahan dibawa untuk didaftarkan. Hasilnya, total garapan petani karangampel 3 ribu meter persegi. Itu sudah termasuk sawah tanaman padi,” cerita Ahmad Marzuki.
Disaat bersamaan, Margono, Gapoktan Blimbing Kidul yang datang membawa berkas fotocopi pajak lahan para anggotanya. Seperti petani Karang Ampel tadi. Para petani anggotanya hanya mendaftarkan FC lahan sebagai syarat daftar kartu tani.
“Alhamdulilah. Setelah kita berikan pemahaman, para petani itu menyadari kekeliruannya. Data lahan kita susulkan untuk data 2021,” jelasnya
Ditempat yang sama, Koordinator BPP Kecamatan Kaliwungu, Moh Ali Hamidy Ekopranoto menerima kedatangan Sutomo, Ketua BPD Garung Lor. Tujuannya, konsultasi tentang pengembangan ternak domba dan sarana pembelajaran pertanian.(*)
