PAREPARE — Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) disabilitas di Kota Parepare memasuki babak baru. Pemerintah Kota Parepare tidak ingin forum tersebut berhenti sebatas daftar kebutuhan dan usulan yang kemudian menunggu masuk dalam kalender perencanaan anggaran.
Kepala Bappeda Parepare, Zulkarnaen, mengatakan pemerintah kini mengubah pendekatan Musrenbang disabilitas agar kebutuhan penyandang disabilitas dapat lebih cepat diwujudkan.
Hal itu disampaikan Zulkarnaen, Senin, 10 Agustus 2026.
Menurutnya, perubahan metode tersebut lahir dari evaluasi terhadap pelaksanaan Musrenbang disabilitas sejak 2023. Pemerintah menemukan bahwa forum yang mempertemukan penyandang disabilitas dalam satu ruangan memang mampu menghasilkan berbagai usulan, tetapi pada sisi lain menimbulkan persoalan sosial.
“Secara acara memang efektif, tetapi tidak efisien dalam hal sosial,” kata Zulkarnaen.
Ia menceritakan, pada pelaksanaan awal, penyandang disabilitas dikumpulkan dalam satu ruangan untuk menyampaikan kebutuhan mereka. Namun, kondisi tersebut justru membuat sebagian peserta menjadi tontonan masyarakat.
“Menjadi ajang perbincangan, ajang ketawa-ketawa, pertontonan,” ujarnya.
Pengalaman itu kemudian mendorong Pemkot Parepare mengevaluasi metode pelaksanaan. Pada periode berikutnya, penyandang disabilitas mulai diikutkan dalam Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan.
Namun, metode tersebut juga menghadapi kendala, terutama keterbatasan fasilitator dan persoalan mobilisasi penyandang disabilitas dari 22 kelurahan.
Hingga akhirnya, pemerintah kembali melakukan evaluasi dan mengembangkan metode yang dinilai lebih inklusif.
Bukan Sekadar Mendengar
Bagi Zulkarnaen, persoalan utama bukan sekadar bagaimana penyandang disabilitas hadir dalam forum perencanaan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan suara mereka benar-benar menghasilkan perubahan.
Karena itu, Pemkot Parepare mulai mendorong keterlibatan berbagai pihak di luar pemerintah.
BUMN, BUMD, pihak swasta hingga pengusaha diajak melihat langsung kebutuhan penyandang disabilitas dan mengambil bagian dalam pemenuhannya.
Hasilnya mulai terlihat.
Sejumlah pihak telah menyatakan kesediaan membantu kebutuhan penyandang disabilitas dalam bentuk barang, antara lain kursi roda, tempat tidur, sepeda, hingga alat bantu yang dimodifikasi sesuai kebutuhan penerimanya.
“Sekarang ini hasil Musrenbang itu sudah diambil sedikit oleh beberapa lembaga ini, BUMD, BUMN, pengusaha,” kata Zulkarnaen.
Ada pihak yang melihat kebutuhan kursi roda dan bersedia menyediakannya. Ada pula yang membantu tempat tidur maupun alat bantu khusus.
Pemerintah, kata dia, tidak menerima bantuan dalam bentuk uang. Bantuan diarahkan langsung dalam bentuk barang yang memang dibutuhkan penerima.
Dengan pola tersebut, bantuan diharapkan lebih tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tidak Semua Disabilitas Adalah Warga Miskin
Satu hal yang juga menjadi perhatian Pemkot Parepare adalah cara melihat penyandang disabilitas.
Zulkarnaen menegaskan, penyandang disabilitas tidak otomatis berarti berasal dari keluarga miskin.
Ada penyandang disabilitas yang keluarganya masih memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan alat bantu secara mandiri.
Karena itu, pemerintah ingin memetakan kebutuhan secara lebih rinci dan memberikan prioritas kepada penyandang disabilitas yang berada dalam kondisi ekonomi lemah.
“Tidak semua disabilitas itu juga orang miskin,” ujarnya.
Namun, dari proses identifikasi awal, pemerintah menemukan bahwa jumlah penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian masih cukup banyak.
“Banyak, Pak. Kita lihat, terbuka mata hati kita kembali,” kata Zulkarnaen.
Kalimat itu menggambarkan persoalan yang selama ini mungkin tidak selalu terlihat dari ruang-ruang pemerintahan.
Di balik data dan dokumen perencanaan, ada warga yang membutuhkan kursi roda untuk bergerak, tempat tidur yang layak, alat bantu untuk beraktivitas, serta akses terhadap pelayanan publik.
Dari Musyawarah Menuju Kepedulian
Pemkot Parepare juga tengah menyiapkan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat disabilitas. Salah satunya melalui kunjungan langsung untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka.
Dengan cara itu, pemerintah tidak hanya menunggu usulan datang dari forum kelurahan.
Pemerintah akan berusaha mendatangi dan melihat langsung kondisi penyandang disabilitas.
“Disabilitas ini sangat memerlukan sentuhan dari kita,” kata Zulkarnaen.
Ia mengatakan, semangat yang dibangun adalah menghadirkan prinsip keadilan dan inklusivitas dalam pembangunan.
Kelurahan tetap dilibatkan agar data dan kebutuhan masyarakat dapat diverifikasi. Kelompok-kelompok disabilitas juga akan diajak berdiskusi untuk menyusun metode Musrenbang yang lebih baik pada masa mendatang.
Zulkarnaen menyebut terdapat beberapa kelompok disabilitas di Kota Parepare yang nantinya akan dilibatkan dalam proses tersebut.
Tujuannya sederhana: memastikan tidak ada penyandang disabilitas yang tertinggal dalam memperoleh akses pelayanan publik.
Ketika Usulan Berubah Menjadi Nyata
Perubahan terbesar dari metode baru ini adalah keberanian pemerintah untuk mengukur keberhasilan Musrenbang bukan hanya dari banyaknya usulan yang masuk, tetapi dari berapa banyak kebutuhan yang benar-benar diwujudkan.
Zulkarnaen mengatakan, dukungan Wali Kota Parepare turut memperkuat arah tersebut.
Pesannya jelas: Musrenbang disabilitas yang dilaksanakan tidak boleh hanya menghasilkan dokumen untuk tahun berikutnya.
Harus ada sesuatu yang bisa dirasakan pada tahun berjalan.
Jika seorang penyandang disabilitas membutuhkan kursi roda, maka yang ditunggu bukan lagi sekadar janji bahwa kebutuhannya akan dimasukkan dalam perencanaan.
Yang lebih berarti adalah ketika kursi roda itu benar-benar sampai di rumahnya.
Jika seseorang membutuhkan alat bantu untuk beraktivitas, maka pembangunan yang inklusif berarti memastikan alat itu hadir dan membuat hidupnya sedikit lebih mudah.
Di situlah Musrenbang disabilitas menemukan maknanya.
Bukan hanya tentang bagaimana pemerintah mendengar suara mereka, tetapi bagaimana suara itu kemudian diwujudkan menjadi tindakan.
Dan bagi Zulkarnaen, itulah arah baru Musrenbang disabilitas Parepare: dari forum menuju kepedulian, dari usulan menuju tindakan, dan dari perencanaan menuju hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.(*)