PAREPOS.CO.ID,MAKASSAR– Dalam aksi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja, Kamis 8 Oktober, lalu. Salah seorang dosen dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar berinisial AM (27) turut diamankan oleh pihak kepolisian. Penahanan dilakukan saat dosen tersebut berada dilokasi pada saat aksi unjuk rasa anarkis terjadi, di depan Kantor Gubernur Sulsel. Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol…
PAREPOS.CO.ID,PAREPARE– Aksi unjuk rasa dari berbagai elemen mahasiswa yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan menuntut Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) membatalkan UU Cipta Kerja, sejak Senin-Jumat membuat keprihatinan dan kepedulian. Salah satunya dari Kapolres Parepare, AKBP Budi Susanto yang beberapa hari ini, memantau pergerakan mahasiswa. Termasuk berkunjung dan menjenguk mahasiswa…
PAREPOS.CO.ID,PAREPARE– Demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) meluas, Kamis 8 Oktober, kemarin. Di Kota Parepare, Aliansi Peduli Indonesia (API) melakukan aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law di depan Universitas Muhammadiyah (UM) Parepare. Ratusan massa melakukan orasi di jalur trans Sulawesi perbatasan Sidrap-Parepare. Hal ini menyebabkan jalur tersebut lumpuh, dan tidak bisa dilalui…
PAREPOS.CO.ID,MAKASSAR– Unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Kota Makassar, berujung ricuh hingga malam tadi, Kamis 8 Oktober 2020. Tiga personel kepolisian mengalami luka dalam aksi tersebut, dan 220 orang diamankan karena dinilai melakukan kericuhan pada saat aksi demonstrasi. “Iya sebanyak 220 orang diamankan saat ini di Polrestabes Makassar. 220 orang yang diamankan…
PAREPOS.CO.ID,PAREPARE– Pasca kerusuhan yang terjadi di area Gedung DPRD Kota Parepare, Rabu 7 Oktober, kemarin. Sebanyak 1 SSK personel Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan kembali siaga di Kantor DPRD Kota Parepare, di Jalan Jendral Sudirman, Kamis 8 Oktober, pagi tadi. Komandan Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan, Kompol Sapari menyampaikan,…
PAREPOS.CO.ID, SIDRAP — Dalam aksi ratusan massa yang tergabung dalam Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Sidrap yang berunjuk rasa menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Dan menduduki Gedung DPRD. Selain menolak UU Cipta Kerja, AMM juga menyinggung kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Sidrap. Sahril mengatakan, kasus korupsi di Disdik Sidrap harus dikawal….