PAREPARE, VS — Polemik akan sertifikat tanah milik warga di lahan reklamasi Cempae yang akan digugat PTUN oleh Pemkot Parepare menuai kecaman. Salah satunya datang dari Ketua Komisi I DPRD Parepare, Rudy Najamuddin. Legislator PPP itu sangat menyayangkan apabila hal ini benar-benar terjadi. Sebab dilokasi lahan reklamasi itu sudah dipenuhi dengan bangunan permanen dan usaha…
MAKASSAR, VS — Salah satu Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kabupaten Pangkep diberikan sanksi pemberhentian tetap setelah Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPPU) menggelar sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP). Rohani yang merupakan koordinator perencanaan, data dan informasi KPU Pangkep diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh DKPPU setelah peristiwa pelemparan vas…
PAREPARE, VS — Sebanyak 100 sertifikat tanah yang diterbitkan oleh BPN pada lahan reklamasi Cempae Kota Parepare akan ditarik oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare. Hal ini dilakukan karena Pemda mengklaim lahan tersebut milik aset daerah yang diklaim oleh warga. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Mursalim mengungkap, lahan reklamasi tersebut sedang dalam pengawasan…
JAKARTA, VS — Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, PNS bakal mendapat tunjangan imunitas tubuh dari pemerintah. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan, PMK yang baru diteken pada 28 April 2023 lalu ini mengatur soal pagu anggaran. “Ya namanya pagu, sebagai standar. Bedakan dengan…
PAREPARE, VS — Salah seorang remaja berusia 18 tahun inisial RS ditangkap polisi setelah diduga melakukan pencurian di warung salah satu personel TNI Babinsa (Kodim) Parepare di Jalan Gelatik Kelurahan Ujung Sabbang, Parepare pada 27 April lalu. Remaja asal Rappokalling Makassar itu, disebut mencuri karena kebelet atau kecanduan game online. “Uang hasil curiannya digunakan untuk…
LAMPUNG, VS — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Dewan Pers mengecam tindakan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang sempat melarang wartawan untuk meliput dan menghapus rekaman saat kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Layanan Haji di Bandar Lampung. Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana mengatakan tindakan yang dilakukan Arinal bertentangan dengan UU Pers….