JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai subsidi pupuk bagi petani ternyata belum berkontribusi besar bagi negara. Saat Jokowi membahas persoalan besar yang kerap kali terjadi di sektor pertanian nasional, tiba-tiba Jokowi teringat dengan penyaluran subsidi pupuk yang telah diberikan negara.
“Saya jadi ingat soal pupuk. Berapa puluh tahun kita subsidi pupuk. Setahun berapa subsidi pupuk? Berapa bu Menteri Keuangan? Rp 30 triliun? Rp 33 triliun seinget saya,” kata Jokowi, Senin (11/1/2021).
Dengan nada yang cukup tinggi, Jokowi lantas mempertanyakan dampak dari penyaluran subsidi pupuk terhadap negara. Kepala Negara mengaku heran, puluhan triliun dana yang disalurkan belum memberikan kontribusi signifikan.
“Return-nya apa? Apakah produksi melompat naik? Saya tanya kembaliannya [ke negara] apa? Kalau [subsidi sudah disalurkan] 10 tahun, sudah Rp 330 triliun. Itu angka yang besar sekali,” kata Jokowi dengan nada tinggi.
Ketua Harian DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Entang Sastraatmadja menilai ada dugaan bahwa subsidi tersebut tidak tepat sasaran. Alhasil, produktivitas pertanian pun tidak naik signifikan.
“Pemerintah tetap beri subsidi, kebutuhan harus berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK). Di lain pihak, alih fungsi (lahan pertanian) ini sudah terjadi, jadi banyak nama-nama di RDKK pemiliknya orangnya beda, ini masalah. Mungkin sawahnya sudah jadi gedung, pemukiman, tapi dikejar terus dengan angka subsidi naik,” kata Entang seperti dikutip dari CNBC Indonesia.
Demi menyelesaikan masalah itu, maka kuncinya di database. Selama ini, database memang kerap menjadi masalah, bahkan di tingkat antar Kementerian sendiri. Ketika database benar, anggaran pemerintah yang masuk ke subsidi pupuk bakal tepat sasaran.
“Kala database benar, subsidi nggak sebesar itu. Karena kebutuhan petani lebih sedikit. Ini persoalan tambahan dari fenomena lahan-lahan beralih fungsi tapi belum tergarap dengan baik. Petani yang sudah meninggal masih dapat, banyak kejadian-kejadian itu di lapangan, makanya kunci di database,” sebutnya.
Besar kemungkinan anggaran dari pemerintah tetap cair namun uangnya entah kemana. Petani yang seharusnya mendapatkan bisa jadi tidak dapat karena database yang acak-acakan, begitu juga sebaliknya. Ada dugaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pupuk yang menikmati ini.
“Mungkin ke pabrik-pabrik pupuk, kan yang disubsidi pemerintah pabrik pupuk, bukan petani. Petani tinggal beli barangnya,” sebutnya.(*)
