PAREPARE, VOICE SULSEL — Salah satu jalan yang menjadi perhatian masyarakat kota Parepare saat ini, yakni Jalan Andi Sapada. Jalan tersebut sudah bertahun-tahun rusak, namun tidak mendapat perhatian dari pemerintah kota Parepare.
Sejumlah tokoh masyarakat mulai bersuara. Ada apa dengan jalan itu. Mungkinkah karena dendam Politik masa lalu!
Ditanya terkait hal itu, Anggota DPRD Partai Nasdem, Suyuti menyesalkan Jalan Andi Sapada yang sudah bertahun-tahun dianggarkan untuk perbaikan tetapi tidak dilakukan oleh SKPD terkait. “Betul itu, saya sudah sampaikan kepada Sekda dan Sekretaris Dinas PUPR (Anasdar) akan hal itu, tapi sampai hari ini Jalan tersebut masih rusak, padahal itu akses paling sibuk karena adanya lembaga pendidikan disana,” jelasnya
Suyuti bahkan mengintervensi untuk mengganti nama jalan tersebut bila nama itu dianggap bermasalah. “Saya bahkan katakan, apa perlu diganti namanya baru bisa dikerja,” sesalnya.
Tahun ini saja, kata legislator partai Nasdem itu sudah tiga kali mempertanyakan hal itu ke pemerintah, namun pihak terkait berdalih sedang dipersiapkan. “Tapi mereka bilang masih persiapan, saya bilang ada apa, masa semua lorong-lorong yang notabene tidak sibuk bisa selesai dikerja. Jangan karena persolan kebencian terhadap seseorang justru merugikan ribuan orang, ini tidak logis,” beber Suyuti.
Suyuti akan mempertanyakan langsung kepada Walikota Parepare akan hal tersebut. Karena pihak SKPD yang dianggap berwenang, dinilai tidak berfungsi. “Saya tunggu momen untuk sampaikan ini ke walikota. Mudah-mudahan pada paripurna LKPJ saya bisa sampaikan itu,” tuturnya.
“Tata kelola pemerintahan Parepare ini memang aneh. Seharusnya perwakilan yang sudah ditunjuk dan diberikan kewenangan untuk menyelesaikan program, tetapi justru merujuk kembali sesuai keinginan walikota. Berarti kalau begitu tidak usah ada SKPD,” tandas Suyuti.
Sementara Ketua Incare Kota Parepare, Andi Ilham mengatakan sudah kewajiban pemerintah menyiapkan jalan, karena sudah diatur dalam perda tentang jalan. “Pertanyaan apakah Jalan Andi Sapada tidak pernah tercover dalam RKPD atau tercover tapi tidak dieksekusi? Padahal inikan jalan sudah rusak bertahun tahun. Akses kawasan padat penduduk, apalagi ada kampus disitu,” ujarnya.
Padahal kata dia jalan tersebut sudah dianggarkan dalam DPA. “Untuk tahun 2023 ini dianggarkan sekitar Rp 300 juta, kita lihat nanti kalau memang jalan itu tidak diaspal berarti memang sengaja tidak dikerjakan,” jelasnya.
Andi Ilham mengaku, sesuai informasi hampir tiap tahun jalan itu dianggarkan, tapi tidak dikerjakan. Dan masyarakat yang ada disekitar itu bisa melayangkan gugatan. “Jika terjadi persoalan di masyarakat tentang jalan itu, maka masyarakat bisa menggugat,” jelasnya.
Disinggung terkait dendam Politik, aktivis anti korupsi itu masih mendalami pembuktian. Namun tetapi kata dia didalam pemerintahan tidak boleh dikaitkan dengan politik, karena sudah menjadi kewenangan Pemerintah dan DPRD yang menyelesaikan masalah tersebut.
“Saya lihat SKPD yang tidak perhatian dan juga DPRD tidak ngotot karena semua anggaran itu dibahas di DPRD,” tegasnya.(*)
